Tak hanya itu, tantangan distribusi guru juga turut berkaitan dengan karakter kepemimpinan daerah-daerah, seperti bupati dan walikota.
"Sehingga guru seringkali menjadi jabatan politik guru-guru yang mendukung bupati atau walikota yang menang, itu mungkin bisa langsung promosi kepala dinas, kalau mendukung yang kalah langsung dipindahkan ke daerah yang tidak ada sinyal,” katanya.
Ia pun pihaknya di kementerian tidak bisa berbuat apa-apa karena adanya otonomi daerah tersebut.