"Kami akan melihat daerah-daerah mana saja yang sudah memberikan hibah atau bantuan kepada sekolah swasta," kata Tito.
Dalam memberikan bantuan, pihaknya juga akan memperhatikan kemampuan tiap daerah.
"Dan kita juga pasti akan mempertimbangkan kemampuan fiskal mereka."
Di samping itu, Tito menyebut akan mengungkapkan secara transparan kepala daerah yang menjalankan tugasnya, yakni memberikan bantuan kepada sekolah swasta.
BACA JUGA:Realisasikan Sekolah Swasta Gratis di Jakarta, DPRD Bakal Revisi Perda terkait Pendidikan
"Kalau kemampuan fiskal mereka kuat, sedang, sebetulnya bisa memberikan bantuan, tapi kemudian tidak memberikan bantuan, kita akan mengumumkan ke publik juga," cetusnya.
"Sehingga publik bisa menilai kepala daerahnya, perhatiannya seperti apa kepada anak-anak muda, murid-murid bukan hanya yang negeri, tapi juga swasta," pungkasnya.