BACA JUGA:Hujan Ekstrem Masih Ancam Jakarta, OMC Digeber Cegah Banjir!
Dalam hal ini, Dasco bahkan disebut-sebut menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut.
Selain itu, Dasco menjadi figur pertama yang mengumumkan keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen, yang sebelumnya memicu kegaduhan di masyarakat.
"Ini bukan kebetulan. Dasco kini terlihat jelas jadi andalan Prabowo untuk meredam gejolak, baik yang bersifat politis maupun strategis. Dia seperti tameng sekaligus corong utama presiden," ucapnya.
BACA JUGA:Pramono Bentuk Tim Khusus untuk Jaga Keamanan Idul Fitri 2025 di Jakarta
BACA JUGA:Prabowo Bakal Luncurkan Program GovTech Pada 17 Agustus Mendatang, untuk Minimalisir Potensi Korupsi
Kurangnya Inisiatif Pejabat Lain dalam Merespons Isu Publik
Namun, di balik sorotan positif terhadap Dasco, Hendri Satrio melihat fenomena ini sebagai cerminan kurangnya inisiatif dari pejabat lain.
Menurutnya, dominasi Dasco dalam menjawab isu-isu publik seharusnya menjadi tamparan keras bagi anggota DPR maupun menteri-menteri di Kabinet Prabowo yang kurang aktif merespons situasi.
"Ini lucu sekaligus memprihatinkan. Harusnya jadi tamparan buat yang lain. Jangan sampai masyarakat cuma dengar 'Dasco lagi, Dasco lagi,' padahal banyak mulut dan otak lain di DPR dan kabinet yang bisa bicara," tegasnya.
BACA JUGA:Bocah 5 Tahun Bikin Surat Minta RDF Rorotan Dipindah, Pramono Bakal Cek ke Lapangan
BACA JUGA:Bantuan Smart TV ke Sekolah segera Disalurkan, Mendikdasmen Abdul Mu'ti: Tunggu Inpres
Ketergantungan pada Satu Figur Bisa Jadi Bumerang
Hensa juga menegaskan pentingnya kehadiran figur seperti Dasco dalam pemerintahan.
Namun, ia memperingatkan bahwa ketergantungan berlebihan pada satu nama bisa menjadi bumerang bagi pemerintahan, apalagi jika tidak diimbangi dengan peran aktif pejabat lainnya.