"Sejarah menunjukkan bahwa sindikat narkotika internasional selalu mencari cara untuk melemahkan sistem keamanan negara, termasuk dengan menekan kebijakan yang tidak menguntungkan mereka", tandasnya.
Ia menambahkan, jika ada gerakan yang begitu gencar menuntut penghapusan peran TNI jadi sebuah pertanyaan besar.
"Kita harus bertanya, apakah mereka benar-benar peduli dengan demokrasi, atau justru menjadi bagian dari skenario yang lebih besar untuk melemahkan pertahanan negara terhadap narkotika?" ujar Syurya.
Kandidat Doktor Ilmu Komunikasi Politik Universitas Sebelas Maret (UNS) ini mengajak masyarakat untuk lebih kritis dalam melihat perubahan kebijakan ini. Menurutnya Indonesia harus bersiap menghadapi gelombang penyelundupan narkotika yang semakin masif tanpa kekuatan penuh dari institusi pertahanan negara.
"Perang melawan narkotika tidak bisa hanya diserahkan kepada satu institusi saja. Harus ada sinergi antara Polri, BNN, dan TNI. Jika kita membiarkan keputusan ini berjalan tanpa perlawanan, maka bukan hanya hukum yang dipermainkan, tetapi kedaulatan negara yang sedang dipertaruhkan," pungkasnya.