Adapun untuk hasilnya ditemukan sejumlah permasalahan utama dalam pengelolaan dana otsus, diantaranya perencanaan dan penganggaran otsus belum konsisten dan minim data; sistem kementerian belum terintegrasi, timbul duplikasi dan data tidak sinkron.
Kemudian, pemerintah daerah belum adaptif terhadap semangat Otsus Jilid II, peran provinsi masih belum jelas; salur dana lambat dan SPJ kolektif menghambat serapan; pengawasan-pelaporan belum digital dan terintegrasi terutama di daerah baru; laporan tahunan otsus masih administratif, belum berbasis hasil dan dampak.
Kajian PBJ dari dana otsus juga diwarnai dengan sejumlah kendala serius, mulai dari perencanaan yang tidak sesuai standar biaya, keterlambatan penyaluran dana, penggunaan sistem e-procurement yang rendah, hingga tagging dana otsus dalam sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang kurang.
Diskresi dan penunjukan langsung terhadap penyedia masyarakat Papua disebut Metta sering dilakukan tanpa standar yang jelas, sementara banyak proyek mangkrak, tidak sesuai spesifikasi, atau tidak selesai. Selain itu, praktik pinjam bendera dan permintaan 'Uang palang' juga masih terjadi.
Pelaporan berbasis outcome yang minim, sistem pengawasan lemah, serta belum terintegrasinya data antar-organisasi perangkat daerah (OPD) turut menghambat akuntabilitas.
BACA JUGA:Eks Ketua KPK Sebut Laporan Jokowi ke Roy Suryo Cs Bentuk Pembungkaman Kritik
Dalam banyak kasus, kekhususan masyarakat Papua disalahgunakan untuk menolak regulasi formal, seperti penggunaan sistem daring, sehingga pengawasan dan evaluasi menjadi tidak efektif.
“Melihat temuan ini, kami mendorong transparansi dan keterlibatan publik dalam pengawasan. Akuntabilitas dan partisipasi masyarakat sangat penting agar dana otsus benar-benar tepat sasaran,” ungkap Metta.
Anggota Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Selatan Yosep Yolmen Yanowo menekankan pentingnya harmonisasi antara pusat dan daerah.
“Jangan sampai Otsus Jilid II bernasib sama. Kita harus duduk bersama menyelaraskan perencanaan dan pengawasan,” pungkas Yosep.