Ia memandang, bantuan seharusnya menjadi 'investasi sosial' yang memperkuat kemampuan rakyat untuk mandiri, bukan sekadar 'bantuan hidup' sementara.
Penempatan dana di bank-bank Himbara, Marwan mencontohkan, harus benar-benar diarahkan untuk memperluas kredit bagi sektor mikro, kecil, dan padat karya.
Kredit produktif inilah yang akan menjadi mesin pertumbuhan baru yang berkelanjutan.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu juga menyampaikan, antisipasi terhadap risiko inflasi dan ketimpangan antarwilayah mutlak diperlukan.
Kenaikan daya beli akibat stimulus bisa memicu lonjakan harga barang kebutuhan pokok jika pasokan tidak terjaga.
Di wilayah terpencil, tantangan logistik sering kali memperparah disparitas harga.
Karena itu, ia bilang, distribusi bantuan harus mempertimbangkan kondisi geografis dan kemampuan pasokan daerah.
Pemerintah harus memastikan stimulus ini menjangkau seluruh pelosok negeri, tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan atau Pulau Jawa.
Marwan menegaskan, paket stimulus kuartal IV 2025 bukan sekadar kebijakan fiskal, melainkan ujian bagi kemampuan negara dalam mengelola harapan rakyat.
"Bila dijalankan dengan integritas, presisi, dan kecepatan, stimulus ini akan menjadi energi penggerak bagi ekonomi yang inklusif dan berkeadilan," kata Marwan.
"Namun bila pelaksanaannya lalai dan pengawasannya lemah, kebijakan ini berisiko kehilangan maknanya, sekadar menjadi angka-angka di atas laporan keuangan negara tanpa jejak nyata di kehidupan masyarakat," sambungnya.
Marwan menambahkan, Fraksi Partai Demokrat DPR RI mendukung langkah pemerintah dalam pelaksanaan paket stimulus ekonomi untuk kuartal IV 2025.
BACA JUGA:Demokrat Enggan Tanggapi Soal Surat Purnawirawan yang Minta Pemakzulan Gibran
Namun, ia bilang, Fraksi Partai Demokrat DPR RI akan mengawal secara seksama demi harkat kehidupan rakyat.
"Mengawal stimulus agar tepat sasaran dan berkelanjutan berarti memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjadi jembatan menuju kesejahteraan yang lebih merata,' ujar Marwan.