Meluruskan Opini Yenny Wahid tentang Cak Imin, Membicarakan Etika Politik

MELALUI akun Twitternya, Yenny Zannuba Wahid (Putri Alm. Abdurrahman Wahid) menuding Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Tudingan itu berbunyi: "Cak Imin belum tentu bisa bikin partai sendiri. Bisanya mengambil partai punya orang lain." Sebelumnya, Yenny memosisikan diri berada di kubu PKB-Gus Dur, bukan PKB-Cak Imin.

Ada dua poin utama yang bisa dicatat dari pernyataan Yenny Wahid. Pertama, pemilik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kedua, Cak Imin mengambil partai hak milik orang lain. Dua poin ini bermasalah dilihat dari banyak aspek. Sejarah pembentukan PKB bertalian dengan kepentingan politik praktis Nahdlatul Ulama (NU). PKB adalah parpolnya NU.

PKB adalah parpolnya NU berdasarkan pada Surat Tugas PBNU Nomor 925/A.II/03/6/1998 tanggal 27 Shofar 1419/22 Juni 1998. Melalui Surat Tugas ini, saluran aspirasi politik warga Nahdliyyin menjadi jelas, PKB. Bukan parpol lain. Tentunya, surat tugas ini belum dicabut hingga hari ini.

Dengan adanya Surat Tugas, PKB bukan milik pribadi siapa pun, melainkan milik seluruh warga Nahdliyyin. Karenanya, tudingan Yenny Wahid bahwa Cak Imin mengambil partai orang lain adalah tidak tepat. Pernyataan demikian diselimuti oleh subjektifisme, dan anggapan bahwa PKB adalah properti privat, misal milik Gus Dur pribadi.

BACA JUGA:Kenapa PKB Jauh Lebih Penting daripada Pesantren

Pernyataan bernada tudingan dari Yenny Wahid tidak didasarkan pada fakta objektif.  Berdasar Surat Tugas 925/1998, Muhaimin Iskandar adalah salah satu kader muda Nahdliyyin yang terbaik. Cak Imin adalah anggota Tim Asistensi, yang terdiri dari KH. Arifin Junaidi (Ketua). Anggotanya: M. Fachri Ma'ruf, Muhyiddin Arubusman, M. Hasihin Hasan, Abd. Aziz, Lukman Saifuddin, Andi Muawiyah Ramly, dan Amin Said Husni.

Tim Asistensi ini bertugas untuk membantu Tim Lima, yang terdiri dari: KH. Ma'ruf Amin sebagai Ketua, KH. Sa'id Aqil Siroj, KH. Rozy Munir, KH. Musthafa Zuhad Mughni, dan KH. Ahmad Bagdja sebagai anggota. Baik Tim Lima maupun Tim Asistensi, keduanya adalah tokoh-tokoh senior kebanggaan warga Nahdliyyin, yang dipercaya membentuk PKB.

Karena PKB merupakan milik NU, maka seluruh Nahdliyyin berhak memiliki PKB, bukan hanya Gus Dur, bukan pula Cak Imin. Jika PKB tidak dipahami sebagai milik warga NU, maka pasti akan muncul pandangan seperti Yenny Wahid, yang seakan-akan Cak Imin mengambil apa yang dimiliki oleh Gus Dur. Padahal, Gus Dur dan Cak Imin adalah dua kader Nahdliyyin paling membanggakan.

Yenny Wahid dan Muhaimin Iskandar-Instagram @YennyWahid @cakiminnow-

Konflik yang terjadi antara Gus Dur dan Cak Imin, yang berbuntut pada terjadinya Muktamar versi Ancol dan versi Parung, bukan alasan untuk menyebut PKB bukan partai NU. Bukan pula alasan untuk menyebut PKB milik Gus Dur, dan keluarganya. Konflik tersebut adalah dinamika politik internal yang lazim terjadi. Dan konflik tersebut sudah selesai di jalur hukum.

Yenny Wahid tampak kehilangan kebijaksanaannya, dengan terus-menerus menciptakan kategorisasi antara PKB Cak Imin dan PKB Gus Dur. Kemudian menyerang Cak Imin merampas PKB dari Gus Dur. Pernyataan semacam ini sama saja dengan menganggap keputusan hukum dari Kemenkum HAM tidak sah. Legalitas PKB Cak Imin sudah diperkuat oleh putusan pengadilan, sementara Kasasi PKB Gus Dur ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).

Sebagai tokoh publik, Yenny Wahid kurang etis mengungkit-ungkit konflik masa lalu yang sudah tuntas di tangan hukum. Kecuali, semua keputusan hukum dianggap tidak sah, sehingga konflik lama perlu dikorek lagi.  Tetapi, sebagai politisi, Yenny Wahid mungkin saja mengorek luka masa silam. Lebih-lebih, setelah PKB Cak Imin resmi mendepak Yenny Wahid sebagai Sekjen PKB Periode 2005-2010.

Namun, sebagai politisi pun, pendapat Yenny Wahid bahwa Muhaimin Iskandar mengambil PKB dari Gus Dur juga tidak tepat. Hal itu bisa dilihat dari keputusan Muktamar Ancol (kubu Cak Imin) yang mengutus Kiai Aziz Mansyur untuk sowan ke Gus Dur. Banyak pengikut PKB Ancol juga sowan kepada Gus Dur. 

Kiai Aziz Mansyur dan pengikut PKB Ancol meminta Gus Dur menjadi dewan syura. Tetapi, Gus Dur mempersilakan Kiai Aziz Mansyur menjadi dewan syura. Di level ini, Gus Dur memperlihatkan kualitas "kewaliannya", yang diabadikan Alquran: la haufun ‘alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak takut dan tidak sedih. Kualitas ini tidak tampak pada sebagian yang mengaku Gusdurian. 

Sumber: