6 Juta Data NPWP Dibocorkan Bjorka, Begini Sikap Menkopolhukam dan Menkominfo

JAKARTA, DISWAY.ID - Hacker Bjorka baru-baru ini membuat kehebohan baru dengan melakukan yang kebocoran terhadap 6 juta data NPWP atau Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Di antara data NPWP yang dibocorkan, ternyata salah duanya ada milik putra dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yaitu, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

Sikap Jokowi dalam merespons serangan itu ternyata masih mewajarkan, kenapa? Karena menurutnya kasus serupa juga kerap kali terjadi di negara-negara lain.

Kemudian untuk merespons serangan hacker itu, Jokowi meminta agar otoritas terkait dapat segera melakukan mitigasi.

BACA JUGA:Polri Dalami Dugaan Kebocoran Data, Diduga Ulah Hacker Bjorka

"Segera dimitigasi semuanya, tidak apa. karena banyak negara juga mengalami hal yang sama,” kata Jokowi pada Jumat, 20 September 2024.

Mitigasi harus segera dilancarkan demi menangkal serangan siber agar modus pembocoran data tidak terulang kembali di kemudian hari.

"Yang paling penting dimitigasi secepat-cepatnya dan tidak kejadian lagi,” tuturnya menambahkan.

Lantas bagaimana sikap Menkopolhukam dan Menkominfo soal adanya kebocoran data NPWP yang dilakukan oleh Bjorka itu?

BACA JUGA:Bjorka Kembali Muncul, Ngaku Tak Pernah Bocorkan Data Polri: 'Mereka Hanya Peniru Saya!'

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto akan mengadakan pertemuan dengan Direktur Jenderal Pajak dan Badan Siber Sandi Negara (BSSN).

Pertemuan itu akan membahas terkait dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) karena sekarang BSSN sedang melakukan evaluasi yang terus berlangsung.

"Kami akan terus dipanggil untuk membahas lebih lanjut. Kami telah menemukan ketidakcocokan dalam sistem. Minggu ini saya akan mengadakan pertemuan dengan Dirjen Pajak, BSSN, serta Kominfo, untuk mendiskusikan secara rinci permasalahan ini agar kejadian serupa tidak terulang," kata Hadi kepada para wartawan.

Selain itu dicurigai oleh Hadi bahwa ada kemungkinan beberapa data NPWP tidak disimpan dengan benar di dalam sistem.

Sumber: