Parah! Kades Kohod Diduga Gunakan Nama Orang Lain untuk Kepemilikan Mobil Mewah
Kades Kohod Arsin disebut-sebut punya Rubicon--Disway
Dalam kaitannya dengan transparansi kekayaan pejabat negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeluarkan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 yang mewajibkan Kepala Desa untuk melaporkan harta kekayaan mereka melalui LHKP (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara). Aturan ini mulai diterapkan sejak Januari 2024.
Menurut data KPK, dari tahun 2012 hingga 2021, tercatat 601 kasus korupsi Dana Desa di Indonesia, dengan 686 Kepala Desa yang terlibat dalam kasus tersebut.
Kasus ini semakin menarik perhatian publik dan mempertegas pentingnya pengawasan terhadap penggunaan dana desa dan transparansi pejabat di tingkat desa.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber:
- Share:
