ASN Pemprov DKI Jakarta Naik Kendaraan Pribadi Setiap Rabu Bakal Disanksi, Pramono Turunkan Satpol PP

BACA JUGA:Brasil Hentikan Negosiasi Carlo Ancelotti, Real Madrid Kasih Free, Carletto Minta Kompensasi

BACA JUGA:Dian Sandi Beberkan Sumber Foto Ijazah Jokowi yang Diakuinya Asli, Jokowi Sambangi Polda Metro Jaya

Pramono meyakini, jika seluruhnya menaati aturan naik transprotasi umum massal setiap hari Rabu, akan berdampak besar mengurangi kemacetan dan polusi di Jakarta.

"Saya tahu bahwa ini akan mengurangi kemacetan, polusi juga pasti turun karena aktivitas 65.000 orang setiap Rabu itu dampaknya besar," pungkas Pramono.

Adapun pegawai di lingkungan Pemprov DKI dapat menggunakan moda transportasi massal seperti Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, LRT Jabodebek, KRL Jabodetabek (Commuter Line), Kereta Bandara (Railink), bus/angkot reguler, serta kapal dan angkutan antar-jemput karyawan/pegawai. 

BACA JUGA:35 Link Twibbon Hari Buruh 2025 Gratis Lengkap Ucapannya, Yuk Share di Medsos!

BACA JUGA:Pelaku Pembunuhan Wanita Kos Cibitung Diringkus Saat Ngopi di Rest Area Subang: Kaget Disodori Surat Penangkapan!

Namun, pegawai yang sedang dalam kondisi sakit, hamil, atau bertugas sebagai petugas lapangan dengan mobilitas tertentu, dibebaskan dari kewajiban menggunakan angkutan umum setiap Rabu.

Sebagai upaya pengawasan, kepala perangkat daerah bertanggung jawab memastikan para pegawainya mematuhi kebijakan ini.

Pegawai wajib melaporkan melalui foto selfie aktivitas penggunaan angkutan umum massal saat berangkat dan pulang kerja yang disertai keterangan lokasi, waktu, dan tanggal.

Foto tersebut kemudian dikirimkan kepada admin kepegawaian melalui media yang ditentukan, sesuai mekanisme di perangkat daerah masing-masing.

BACA JUGA:Momen Pramono Menunggu Bus Transjakarta di Halte Tamsur, Taat Aturan Wajib Naik Transportasi Umum

BACA JUGA:Bocah Dibakar di Tangerang Sudah Menginap di Rumah Kontrakan Pelaku Sebanyak 5 Kali

Dalam pelaksanaannya, setiap admin kepegawaian Perangkat Daerah (PD) maupun Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) harus melakukan rekapitulasi dan verifikasi foto sesuai data pegawai, dikurangi pegawai yang mendapat diskresi sesuai ketentuan.

Laporan tersebut kemudian dikirim kepada pimpinan PD untuk diverifikasi, lalu disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta.

Sumber: