KPK Geledah Rumah ASN dan Gus Yaqut, Sita Mobil dan Barang Bukti Kasus Kuota Haji di Kemenang
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita sejumlah barang bukti dari penggeledahan di rumah mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qomas (YCQ) di Condet, Jakarta Timur-Disway.id/Ayu Novita-
Kegiatan tersebut dilakukan untuk mencari barang bukti terkait kasus dugaan korupsi mengenai penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.
"Ya benar hari ini tim melanjutkan rangkaian penggeledahan terkait perkara penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji, di mana tim hari ini melakukan penggeledahan di dua lokasi," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Jumat, 15 Agustus 2025 malam.
Ia menjelaskan tim penyidik KPK melakukan penggeledahan disalah satu rumah ASN Kementerian Agama di Depok, Jawa Barat.
BACA JUGA:Presiden ke-2 RI Soeharto dapat Gelar Kehormatan, Fadli Zon Ungkap Prosesnya!
BACA JUGA:Puan Soroti Pengangkatan Wamen Jadi Komisaris di Tengah Wacana Penghapusan
"Pertama di Depok, rumah kediaman ASN Kementerian Agama dan tim mengamankan satu unit kendaraan roda empat," kata Budi.
"Kedua tim melakukan penggeledahan di rumah YCQ (Yaqut Cholil Qoumas) yang berlokasi di daerah Jakarta Timur," lanjutnya.
Budi belum menyampaikan hasil dari penggeledahan tersebut karena giat ini masih berlangsung. Dalam, hal ini Yaqut sejauh ini kooperatif.
Selama satu pekan ini, KPK telah melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di beberapa lokasi, di antaranya di Kantor Kementerian Agama, rumah pihak terkait, dan kantor pihak swasta biro perjalanan haji.
Penggeledahan ini berlangsung di Kementerian Agama dan rumah pihak terkait berlangsung kondusif, dan para pihak bersikap kooperatif.
BACA JUGA:Hasto Kembali Ditunjuk Jadi Sekjen PDIP, Puan: Itu Prerogatif Ketua Umum
BACA JUGA:Sri Mulyani Samakan Pajak dengan Zakat, MUI Beri Tanggapan Tegas
Penyidik menyita satu unit kendaraan roda empat, beberapa aset properti, juga dokumen dan Barang Bukti Elektronik (BBE) yang menjadi petunjuk untuk membuat terang perkara.
Berdasarkan perhitungan awal KPK, ditemukan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 mencapai Rp1 triliun lebih.
KPK melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung angka pasti kerugian negara.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber:
- Share:
