bannerdiswayaward

Kinerja Kapolri Sungguh Mengecewakan, Pakar Sebut Desakan Mundur Adalah Puncak Kekecewaan Publik!

Kinerja Kapolri Sungguh Mengecewakan, Pakar Sebut Desakan Mundur Adalah Puncak Kekecewaan Publik!

Gelombang desakan agar Jenderal Listyo Sigit Prabowo mundur dari jabatannya sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) menguat tajam-Dok. Disway.id-

"Kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa dalam sebuah aksi massa adalah pelanggaran HAM yang serius. Ini brutal dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun," kata Usman.

Amnesty menuntut pengusutan tuntas yang tidak hanya berhenti pada operator rantis di lapangan, tetapi juga pada pemberi komando. Usman mendesak Kapolri untuk memastikan para pelaku kekerasan diproses secara hukum yang transparan dan akuntabel.

"Negara, melalui aparatnya, memiliki kewajiban untuk melindungi hak hidup dan hak untuk menyampaikan pendapat. Ketika yang terjadi sebaliknya, maka pimpinan institusi tersebut, dalam hal ini Kapolri, harus bertanggung jawab secara penuh," jelas Usman.

BACA JUGA:VIRAL Petisi Tolak Pemecatan Kompol Cosmas, yang Tanda Tangan 167 Ribu Orang: Siapa yang Buat?

Ia menambahkan bahwa insiden ini semakin mengikis kepercayaan publik yang selama ini sudah rapuh akibat fenomena 'no viral no justice'.

Sementara itu, Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, juga kerap menyoroti kinerja satuan-satuan di bawah Kapolri. IPW seringkali mendesak adanya evaluasi di tingkat direktorat hingga polres, menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kinerja Polri memerlukan perhatian yang detail dan berkelanjutan di semua lini.

Menanggapi desakan publik yang masif, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada keluarga korban dan publik. Ia juga menyatakan bahwa proses hukum terhadap anggota yang terlibat sedang berjalan. Terkait desakan untuk mundur, Sigit menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden.

BACA JUGA:Encuy Preman Pensiun Meninggal Dunia, Kang Cecep Sampaikan Doa Haru

"Terkait dengan isu yang menyangkut jabatan Kapolri, itu adalah hak prerogatif Presiden. Kita prajurit, kapan saja siap," ujar Sigit di hadapan media beberapa waktu lalu.

Pernyataan tersebut kini menempatkan bola panas di tangan Presiden. Publik menanti apakah rentetan peristiwa yang mencoreng citra Polri ini akan berujung pada evaluasi kepemimpinan di tingkat tertinggi demi memulihkan kepercayaan dan memastikan reformasi di tubuh kepolisian kembali ke jalurnya.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait

Close Ads