FAM Bantah Lakukan Kesalahan Skandal Naturalisasi Malaysia, 7 Pemain Merasa Dicurangi Bisa Gugat Balik?

JAKARTA, DISWAY.ID -- Persatuan Sepak Bola Malaysia (FAM) baru-baru ini menjadi sorotan tajam, setelah terungkapnya skandal naturalisasi yang melibatkan tujuh pemain yang kini dihukum oleh FIFA.

Terkait hal ini, sejumlah pihak, termasuk komentator olahraga terkemuka Mariam Mokhtar, dengan keras mengecam tindakan FAM yang dianggap "licik" dan menghindari tanggung jawab.

Mariam Mokhtar mengkritik keras FAM yang dinilai tidak menunjukkan kejujuran, dan mengelak dari tanggung jawab dalam skandal tersebut.

BACA JUGA:Korupsi dan Manipulasi Pertandingan di AFC: Jepang Berencana Keluar Bentuk ‘Federasi Asia Timur’, Indonesia Dibawa-bawa

BACA JUGA:Profil Louis van Gaal Calon Pelatih Timnas Indonesia Gantikan Patrick Kluivert, Pernah Ditawari 12 Tahun Silam

Ia bahkan memperingatkan potensi "bencana" yang bisa terjadi jika ketujuh pemain yang merasa dirugikan tersebut memilih untuk menggugat balik.

Pada konferensi pers yang digelar pada 17 Oktober 2025, Wakil Presiden FAM, Datuk Sivasundaram, mengakui bahwa federasi hanya mengajukan banding terkait hukuman yang dijatuhkan kepada organisasi.

Namun, ia mengungkapkan bahwa ketujuh pemain yang terkena sanksi FIFA, yang dilarang bermain selama satu tahun, harus mencari pengacara mereka sendiri untuk memperjuangkan karier mereka.

Mariam Mokhtar menyebut tindakan tersebut sebagai penghindaran tanggung jawab yang tidak dapat diterima.

"FAM lebih mementingkan kemenangan daripada kehormatan dan integritas," tegasnya dalam wawancara.

BACA JUGA:Louis van Gaal akan Gelar Konferensi Pers: Isyarat Jadi Pelatih Timnas Indonesia?

BACA JUGA:I.League Dukung Penyelenggaraan Media Cup 2025: Jurnalis Juga Pelaku Sepak Bola

Ia menilai bahwa penanganan kasus ini hanya menunjukkan bahwa FAM tidak menganggapnya sebagai masalah besar, melainkan sekadar "insiden" yang seharusnya tidak merusak reputasi sepak bola Malaysia.

Mokhtar juga mengkritik konferensi pers FAM yang dianggap kurang transparan, dengan tidak memberikan informasi baru mengenai proses banding dan merahasiakan dokumen terkait.

Sumber: