1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Kepuasan Publik Tembus 80 Persen: Warisan Jokowi Jadi Salah Satu Faktor
Satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatatkan tingkat kepuasan publik yang tinggi, dengan lebih dari 80 persen masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja keduanya-Istimewa-
Ditambah, lanjut Dia, warisan Jokowi juga sangat berpengarh baik secara program maupun personel.
"Baik secara program maupun personel, memberikan fondasi kuat yang diteruskan Prabowo di awal pemerintahannya," jelas Ginting.
Namun, Ginting juga memberikan catatan penting bahwa tingginya kepuasan di awal pemerintahan tidak menjamin keberhasilan jangka panjang.
BACA JUGA:Harga Emas Antam Turun Rp13 Ribu per Gram, Pasar Bereaksi terhadap Spekulasi Suku Bunga The Fed
"Ketika euforia mereda dan tantangan struktural mulai muncul, seperti krisis global, tekanan fiskal, atau konflik politik, barulah kapasitas pemerintahan Prabowo diuji secara substansial," ungkapnya.
Di tahun pertama ini, Ginting mencatat bahwa Prabowo memiliki ambisi besar membawa Indonesia menjadi negara kuat dan demokratis, bahkan melebihi capaian pendahulunya.
"Intinya dalam satu tahun ini, Presiden Prabowo ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat dan demokratis. Lebih kuat dan lebih demokratis dibandingkan dengan era Jokowi," ujarnya.
Adapun capaian positif juga tampak dalam sektor pertahanan dan stabilitas politik nasional.
"Satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto telah menampilkan sejumlah capaian penting, terutama dalam sektor pertahanan dan stabilitas politik. Tingkat kepuasan publik yang tinggi juga menunjukkan adanya dukungan dan kepercayaan terhadap kepemimpinannya," ujar Ginting.
Tantangan: Reformasi, Demokrasi, dan Ancaman Militerisme
Meskipun awalnya tampak mulus, jalan pemerintahan Prabowo-Gibran dipenuhi tantangan besar, terutama dalam menjaga demokrasi dan supremasi sipil.
"Namun, sejumlah tantangan besar masih terbentang di depan, seperti reformasi hukum yang masih stagnan, penguatan demokrasi yang terancam oleh lemahnya oposisi, serta risiko militerisme dalam tata kelola sipil," tambahnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya arah pemerintahan yang independen dan progresif.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber:
- Share:
