Presiden Prabowo Diminta Urungkan Niat Bentuk Komite Reformasi Polri, Ada Apa?

Komite Reformasi Polri yang diproyeksikan sebagai simbol perubahan justru terancam menjadi pintu masuk intervensi politik terhadap institusi keamanan negara.

BACA JUGA:Kejagung Gas Pol, Kantor Bea Cukai Digeledah Terkait Kasus Limbah Minyak Kepala Sawit!

Apabila dibiarkan berlanjut tanpa arah yang jelas dan pijakan yang kuat, bukan penguatan yang akan tercapai melainkan delegitimasi Polri sebagai salah satu pilar keamanan nasional.

"Presiden sebagai kepala negara yang memegang kendali supremasi sipil memiliki tanggung jawab untuk melindungi Polri dari konflik kepentingan yang dapat merusak integritas kelembagaan," tutur Haidar Alwi.

Selain itu, inkonsistensi dalam penyampaian rencana pelantikan anggota Komite Reformasi Polri oleh pihak istana telah terjadi dua kali dalam waktu singkat. Mensesneg sebagai representasi resmi pemerintah telah mengumumkan jadwal pelantikan, namun batal dilaksanakan tanpa penjelasan yang memadai.

Kegagalan komunikasi publik seperti ini membuka ruang spekulasi. Semakin lama dibiarkan, semakin tinggi ekspektasi publik dan semakin sulitnya mengelola persepsi. Situasi seperti ini tidak hanya menimbulkan kebingungan, tetapi juga mengikis kepercayaan terhadap kapasitas pemerintah dalam mengelola isu-isu penting yang menyangkut keamanan negara.

BACA JUGA:Ini Catatan Legislator PAN Untuk Komite Reformasi Polri

"Keputusan yang tegas itulah yang sekarang diperlukan. Presiden Prabowo harus menyadari bahwa ketegasan bukan hanya mencerminkan kepemimpinan yang kuat, tetapi juga menunjukkan kesigapan dalam memastikan roda pemerintahan berjalan efisien dan terkoordinasi," ungkap Haidar Alwi.

"Pembatalan Komite Reformasi Polri secara terang benderang menjadi solusi terbaik untuk meredam potensi konflik politik di tubuh Polri, menghindari polarisasi yang tidak perlu, serta memastikan stabilitas pemerintahan di tahun-tahun awal kepemimpinan beliau," ucap Haidar Alwi mengakhiri.

Respons Istana

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto batal mengumumkan anggota tim reformasi Polri pada pekan ini.

Ia menjelaskan penundaan tersebut terjadi karena sejumlah calon anggota berhalangan hadir pada jadwal yang sudah ditetapkan.

“Sebenarnya mau diumumkan minggu ini tadinya. Tapi beberapa kali hari yang dipilih, ada beberapa di antara anggota yang akan masuk ke dalam Komite Reformasi Kepolisian ini berhalangan,” ujar Prasetyo, Minggu, 12 Oktober 2025.

BACA JUGA:Prabowo Berhentikan Arief Prasetyo Adi dari Kepala Bapanas, Digantikan Andi Amran Sulaiman

Ia menyebut anggota Komite Reformasi Polri berjumlah 9 orang dan berasal dari berbagai latar belakang, termasuk tokoh yang memiliki kompetensi di bidang hukum serta yang memiliki pengalaman di bidang kepolisian. 

"Anggota kurang lebih sembilan orang, ya bermacam-macam, tapi yang pasti adalah tokoh-tokoh yang memiliki kompetensi di bidang hukum dan tokoh-tokoh yang memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang kepolisian," jelas Prasetyo.

Sumber: