Pro-Kontra Gelar Pahlawan Nasional Soeharto, Sejarawan UGM: Jangan Abaikan Fakta Sejarah dan Bahaya Otoritarianisme

JAKARTA, DISWAY.ID-- Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden RI ke-2, Soeharto, kembali memicu perdebatan sengit di ruang publik.

Menanggapi isu sensitif ini, Agus Suwignyo, sejarawan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), menyuarakan kehati-hatian pemerintah dan mengingatkan agar proses penetapan gelar tidak mengabaikan keseluruhan narasi sejarah Indonesia.

BACA JUGA:HORE! Bonus Saldo DANA Gratis Rp428.000 Siang Ini Cair ke Dompet Elektronik, Ikuti 4 Cara Klaim Berikut

BACA JUGA:Rute ke GBK Nonton Konser BLACKPINK Naik TransJakarta, KRL, dan MRT

Cara Pandang Sejarah: Tidak Bisa Hitam Putih

Agus Suwignyo menegaskan bahwa menilai sosok Soeharto tidak dapat dilakukan secara hitam-putih. 

Meskipun diakui memiliki kontribusi signifikan di masa perjuangan kemerdekaan, terutama dalam berbagai pergerakan militer, sisi lain dari kepemimpinannya sebagai Presiden juga harus menjadi pertimbangan krusial.

"Cara pandang sejarah terhadap Soeharto ini tidak bisa hitam putih. Sebagai pahlawan nasional, tidak bisa mengabaikan fakta sejarah, tapi tidak bisa juga mengabaikan kontribusinya dalam kemerdekaan," ujar Agus saat dihubungi Disway.id, Jumat 31 Oktober 2025.

BACA JUGA:Rute ke GBK Nonton Konser BLACKPINK Naik TransJakarta, KRL, dan MRT

BACA JUGA:PDB APEC Meledak 5 Kali Lipat, Presiden Korea: Saatnya Semua Negara Bersatu

Ia mengakui, dari sisi kontribusi pada kemerdekaan dan peran di awal berdirinya Republik, tidak ada masalah substantif. 

Namun, masalah utama muncul ketika mempertimbangkan reputasi selama masa kekuasaan Orde Baru yang berlangsung lebih dari tiga dekade.

Peringatan Bahaya Otoritarianisme dan Pelanggaran HAM

Poin kritis yang ditekankan oleh Sejarawan UGM tersebut adalah kerusakan sosial, politik, dan ekonomi yang diwariskan oleh rezim Orde Baru, serta kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang terjadi di bawah kepemimpinannya.

Sumber: