Pro-Kontra Gelar Pahlawan Nasional Soeharto, Sejarawan UGM: Jangan Abaikan Fakta Sejarah dan Bahaya Otoritarianisme

BACA JUGA:Bukan Sandiwara, Palpasi Apresiasi Keputusan Rahayu Saraswati Tetap Mengabdi di DPR

BACA JUGA:Kisruh Mecimapro: Direktur Ditangkap, Nasib Refund Konser DAY6 Dipertanyakan

Agus mengingatkan bahwa penetapan gelar Pahlawan Nasional berisiko membuat masyarakat hanya mengenang sisi baik dari Soeharto, sehingga berpotensi mengaburkan atau melupakan catatan kelam otoritarianisme Orde Baru.

"Kita tidak boleh menilai hanya dari keberhasilan pembangunan ekonomi, tapi juga harus mengingat kerusakan sosial, politik, dan ekonomi yang diwariskan," tegas Agus.

Ia menambahkan, pengakuan negara terhadap 12 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu, yang sebagian besar terjadi pada masa Orde Baru, menjadi kontradiksi yang harus dipertimbangkan secara serius dalam pemberian gelar Pahlawan Nasional.

Penganugerahan gelar di tengah kasus pelanggaran HAM berat yang belum tuntas dikhawatirkan akan menjadi pengkhianatan terhadap semangat Reformasi dan nilai-nilai keadilan.

BACA JUGA:Pramono dan Menkum RI Resmikan Pos Bantuan Hukum di 267 Kelurahan Jakarta

BACA JUGA:Onad Ditangkap Bersama Wanita Berinisal B di Ciputat dengan Barang Bukti Ganja

Perlunya Kajian Menyeluruh

Agus Suwignyo mendesak agar Dewan Gelar dan pemerintah melakukan telaah historis dan moral yang ketat dan menyeluruh. Proses penetapan harus melibatkan pertimbangan yang seimbang antara jasa Soeharto di masa kemerdekaan dengan catatan kontroversialnya selama memimpin Orde Baru.

Agus juga menyarankan agar perlu ada kajian lebih lanjut mengenai kriteria Pahlawan Nasional, terutama untuk tokoh yang memiliki latar belakang non-militer, guna memperluas perspektif kepahlawanan.

Sumber: