Banggar DPR: Kasus Whoosh Tak Jadi Alasan Tunda Proyek Kereta Cepat Jakarta–Surabaya
Menurut Said, sejak awal, rencana pengembangan kereta cepat Jakarta–Surabaya sudah menjadi rekomendasi Banggar DPR sejak 2017.-Disway/Fajar Ilman-
JAKARTA, DISWAY.ID-- Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa penyelidikan oleh KPK terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCIC) atau Whoosh sebaiknya tetap berjalan tanpa menghentikan proyek rencana perluasan jalur Kereta Cepat Jakarta–Surabaya.
"KPK segera melakukan penyelidikan penyidikan. Itu akan lebih baik. Tapi juga jangan sampai menghentikan program yang dalam tanda kutip sangat baik.
BACA JUGA:Tiga Kelebihan Bauran BBM dengan Etanol
BACA JUGA:Sebelum Kena OTT KPK, Gubernur Riau Abdul Wahid Sempat Buka MTQ Kota Pekanbaru Bareng Istri
“Bayangin saja kalau kita punya kereta cepat Jakarta, Bandung, Surabaya. Banyuwangi itu akan dasar sekali," katanya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa 4 November 2025.
Ia menjelaskan bahwa sejak awal, rencana pengembangan kereta cepat Jakarta–Surabaya sudah menjadi rekomendasi Banggar DPR sejak 2017.
"Dan mungkin itu yang lebih visibel daripada hanya berhenti di Bandung. Kalau banggar awal bukan di Bandung, awal memang Jakarta-Surabaya. Itu rekomendasi banggar tetap ada di tahun 2017," ungkapnya.
BACA JUGA:Penjualan Tesla Babak Belur di Eropa, Penjualan Anjlok 89% di Swedia
BACA JUGA:Wamendagri Ribka Haluk Minta Semua Pihak Samakan Langkah Percepat Pembangunan Papua
Adapun, lanjut Dia, proyek Kereta Cepat Whoosh merupakan kerja sama business to business (B2B).
Kini telah diambil alih oleh pemerintah, sehingga risiko dan kewajiban utangnya ikut menjadi tanggungan negara.
"Duduk soalnya kan begini ya. Whoosh ini awalnya bussines to bussines. Setelah itu diambil alih oleh pemerintah, government. Maka kemudian segala risiko, saham kita 60%, 40% China," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa perubahan skema pembiayaan membuat risiko dan utang proyek tersebut kini menjadi tanggungan bersama, termasuk potensi beban terhadap APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
BACA JUGA:Konflik Tinju Amatir Indonesia: Pertina Protes KOI, Atlet Jadi Korban?
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber:
