Puan Maharani Buka Suara Soal Utang Kereta Cepat Whoosh!
Ketua DPR RI Puan Maharani menilai polemik utang kereta cepat alias Whoosh harus segera diselesaikan. DPR RI akan meminta pemerintah untuk terbuka khususnya mengenai skema pembayaran yang menurutnya harus disesuaikan dengan kondisi keuangan RI saat ini.-Anisha/Disway.id-
JAKARTA, DISWAY.ID -- Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pihaknya akan segera menggelar rapat dengan pemerintah untuk membahas polemik terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau "Whoosh".
"Ya, kita akan mengkaji bersama bagaimana secara teknis di pemerintah seperti apa, kemudian bagaimana sikap pemerintah, bagaimana situasi keuangan dulu dan sekarang," kata Puan di Kompleks Parlemen, Selasa, 4 November 2025.
Puan mengatakan permasalahan Whoosh tersebut harus segera diselesaikan.
BACA JUGA:Rosan Bilang Keputusan Solusi Utang Whoosh Belum Final, Masih Negosiasi dengan China
"Ya, itu sama-sama dengan pemerintah kita harus sampaikan apa yang akan terjadi dan sikap pemerintah sekarang akan diapakan supaya jangan sampai terjadi kerugian negara yang berlarut-larut," sambungnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta semua pihak untuk tidak mempermasalahkan utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
Prabowo mengaku sudah mempelajari permasalahan terkait Whoosh dan akan bertanggung jawab sepenuhnya.
"Nggak usah khawatir ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya," kata Prabowo di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa, 4 November 2025.
BACA JUGA:Puan Janji Terus Kawal Proses Sidang MKD terhadap Sahroni dan Eko dkk Sampai Tuntas!
BACA JUGA:Detik-Detik Mencekam Kecelakaan Pesawat UPS di Bandara Louisville Kentucky, 3 Orang Tewas
Orang nomor satu di Indonesia ini menjelaskan, kereta cepat seperti Whoosh merupakan transportasi umum yang diterapkan di berbagai negara.
Dalam pelayanan transportasi umum jangan menghitung untung dan rugi, tetapi manfaatnya bagi rakyat.
"Di seluruh dunia begitu ini namanya public service obligation (PSO).Tadi disampaikan menhub, semua kereta api kita, pemerintah subsidi 60 persen , rakyat bayar 20 persen, ya ini kehadiran negara, ini kehadiran negara," katanya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber:
