Pak Purbaya, Please Hati-Hati soal Redenominasi! Belajarlah dari 3 Negara yang Gagal Ini
Lembaga riset Celios menyoroti rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang melontarkan wacana redenominasi. -disway.id/Anisha Aprilia-
BACA JUGA:Ketika Lagu-lagu Jakarta Diarasemen Ulang 54 Musisi di Panggung Sumpah 'Satoe Indonesia'
Celios mencontohkan misalnya nih, harga beras Rp14.600 per kg, kemudian ada redenominasi jadinya Rp15 bukan turun kebawah Rp14.
Pembulatan harga ke atas ini, dalam ekonomi disebut Opportunistic Rounding.
“Mumpung ada redenominasi, kenapa gak sekalian dibulatin ke atas? toh semua penjual lakukan hal yang sama. Penjual dan produsen pastinya gak mau rugi. Marjin tiap barang sebisa mungkin terjaga atau naik pada saat redenominasi,” ujar Celios.
Indonesia masih pakai transaksi tunai, tapi digital terus naik kok
BACA JUGA:Thrifting Ilegal Bikin UMKM Rontok, Menkeu Purbaya Sapu Bersih Mafia Baju Bekas!
Bersyukur kita punya QRIS, dan berbagai transaksi non-tunai untuk beli barang, termasuk di warung Madura 24 jam. Tapi fakta bahwa lebih dari 90% transaksi di Indonesia masih pakai uang tunai, kertas dan koin.
Redenominasi akan lebih mudah kalau di negara yang less-cash society. Sebaliknya redenominasi bisa rumit kalau peredaran uang tunai nya tinggi.
Masyarakat perlu menukar uang di bank, bayangkan antrinya sepanjang apa kalau persiapan cuma sebentar.
“Jadi redenominasi bukan sekedar tampilan rupiah jadi lebih cantik, tapi harus benar-benar bermanfaat buat ekonomi,” tegas Celios.
BACA JUGA:PURBAYA Effect: Kemenperin Akui Industri Tembakau Mulai Membaik Pasca Batalnya Kenaikan Cukai!
Akun pandemictalks juga menulis Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap rencana melakukan redenominasi atau yang lebih dikenal dengan kebijakan mengubah Rp1.000 menjadi Rp1.
Rencana itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.
Melalui PMK itu, Purbaya menjelaskan alasan pembuatan RUU Redenominasi untuk efisiensi perekonomian.
“Selain itu, pemerintah hendak menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional, nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, serta meningkatkan kredibilitas rupiah,” tulis Pandemictalks.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber:
