Dosen Sejarah Unair Kritik Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Cederai Cita-cita Demokrasi
Gelar pahlawan untuk Soeharto dikritik-Life Magazine Archive-
JAKARTA, DISWAY.ID - Dosen Sejarah Universitas Airlangga (Unair), Pradipto Niwandhono, menilai keputusan pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, merupakan langkah yang mencederai cita-cita demokrasi.
"Saya bukan termasuk dalam posisi mendukung Soeharto sebagai pahlawan karena hal tersebut adalah mencederai cita-cita demokrasi," ujarnya kepada Disway.id, Rabu, 12 November 2025.
Dia mengatakan bahwa Soeharto sendiri memiliki catatan pelanggaran hak kemanusiaan dalam standar hukum internasional.
Menurut Pradipto, keputusan tersebut menandakan arah politik pemerintahan saat ini semakin condong pada praktik impunitas atau pemberian kekebalan hukum terhadap figur-figur tertentu.
BACA JUGA:Ditanya Soal Gelar Pahlawan Nasional Soeharto, Pigai: No Comment, Titik!
"Dengan gelar itu artinya pemerintah Prabowo sekarang membawa Indonesia untuk menjadi negara yang memberikan impunitas (kekebalan hukum) pada orang-orang tertentu," tuturnya.
Lebih jauh, Pradipto menilai bahwa keterpilihan Soeharto sebagai pahlawan, bersamaan dengan naiknya Prabowo ke tampuk kekuasaan, mencerminkan perubahan pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi.
"Keterpilihan Soeharto sebagai pahlawan (dan naiknya Prabowo sendiri) menunjukkan bahwa bagi sebagian besar orang Indonesia demokrasi bukan ideal yang utama," kata Pradipto.
BACA JUGA:KNPI Puji Langkah Berani Prabowo Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto
"Mereka menginginkan kehidupan negara yang kuat dan stabil, atau jika tidak maka mereka akan mencari 'kepastian' pada hal yang lain: agama," sambungnya.
Dia menambahkan, fenomena meningkatnya kecenderungan religius di era pascareformasi juga ikut mendorong nostalgia terhadap masa otoritarian.
"Kenyataan bahwa ada sejumlah orang yg menganggap Indonesia pasca reformasi telah menjadi over-religius ikut mendorong kembalinya otoritarianisme," imbuhnya.
BACA JUGA:PDIP Soroti Pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, Singgung Orde Baru
Akademisi lulusan The University of Sydney itu menilai, situasi tersebut menunjukkan ironi politik Indonesia pascareformasi.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: