Pemerintah Targetkan 1,4 Juta Ha Hutan Adat: Komitmen Kuat Disampaikan di Forum Dunia

JAKARTA, DISWAY.ID - Indonesia sekali lagi menegaskan komitmennya mempercepat pengakuan hutan adat serta memperluas kerja sama pendanaan yang inklusif bagi komunitas adat.

Pernyataan ini disampaikan Penasihat Utama Menteri Kehutanan RI, Silverius Oscar Unggul, dalam forum internasional Forest Solutions: Action for Forests and Direct Access to Finance for Indigenous Peoples and Traditional Communities yang digelar Greenpeace di kapal Rainbow Warrior pada 15 November 2025.

Acara tersebut diawali dengan pemutaran film dokumenter “Juruá – Memories of a River”, yang menyoroti perjalanan masyarakat Sungai Juruá di Brasil dalam mempertahankan kelestarian hutan sekaligus identitas budaya mereka.

Setelah itu, diskusi panel digelar dengan menghadirkan pemimpin adat, pakar lingkungan, serta pembuat kebijakan dari berbagai negara.

BACA JUGA:Starlink dan Veon Jalin Kesepakatan Besar Jangkau 150 Juta Pengguna Lewat Jaringan Direct-to-Cell

Beberapa tokoh yang turut hadir antara lain Fransiska Rosari Carita (Perwakilan Pemuda Adat Papua), Francisco Flavio Ferreira do Carmo (Dewan Nasional Masyarakat Ekstraktif Brasil), Dr. Heike Henn (Kementerian Lingkungan Hidup Jerman), Marie Nyange Ndambo (Kementerian Lingkungan Hidup dan Ekonomi Iklim Republik Demokratik Kongo), Mario Nicácio (Dewan Fiskal Dana Adat Podáali), dan Silverius Oscar Unggul.

Acara ini juga menghadirkan Chief Raoni, salah satu tokoh adat paling disegani di Amazon, serta dibuka oleh Direktur Eksekutif Greenpeace Brasil, Carolina Pasquali.

Target 1,4 Juta Hektare Hutan Adat

Dalam dialog tersebut, Silverius menyampaikan bahwa Indonesia menargetkan percepatan pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat dalam empat tahun ke depan.

Target ini kembali dipertegas oleh Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, pada Leader Summit di Belém pada 6 November 2025.

Silverius mengungkapkan bahwa pemerintah telah membentuk Task Force Percepatan Perizinan Hutan Adat sejak Maret 2025. Tim ini melibatkan unsur pemerintah, akademisi, NGO, hingga perwakilan masyarakat adat dari seluruh Indonesia.

Penyusunan tim dibuat inklusif dengan memperhatikan keseimbangan gender serta keberagaman wilayah. Fokus utama task force adalah memastikan realisasi target 1,4 juta hektare dilakukan secara cepat, transparan, dan berkeadilan.

BACA JUGA:Kembangkan Ekosistem AI, Telkom Jalin Kerjasama Strategis dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)

Penguatan Ekonomi Masyarakat Adat

Selain percepatan pengakuan hutan adat, pemerintah juga menyiapkan mekanisme pendanaan yang bertujuan memperkuat ekonomi komunitas adat pasca-penetapan wilayah mereka. Ada dua skema yang sedang disiapkan:

Hibah untuk penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas komunitas.

Sumber: