Buruh Ultimatum Pemerintah, Siap Lumpuhkan Indonesia Jika Kenaikan UMP 2026 Tak Dipenuhi!

JAKARTA, DISWAY.ID — Gelombang protes buruh mengultimatum pemerintah dan menegaskan siap menggelar mogok nasional yang berpotensi melumpuhkan aktivitas industri di seluruh Indonesia jika formula kenaikan UMP yang dinilai tidak adil tetap dipaksakan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

Buruh ancam mogok nasional jika Menteri Ketenagakerjaan Yassierli ngootot pakai formula Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) kenaikan UMP.

BACA JUGA:1.963 Personel Dikerahkan Kawal Aksi Buruh di Silang Selatan Monas

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI), Mirah Sumirat, mengaku bahwa buruh merasa perlu melakukan mogok nasional jika tuntutan kenaikan UMP tidak diwujudkan.

Menurutnya, selama ini ruang dialog dan mekanisme formal sering kali tidak menghasilkan keputusan yang mencerminkan kebutuhan riil pekerja.

BACA JUGA:Prabowo Terima Sekjen Konfederasi Buruh Internasional di Istana, Yassierli Ungkap Pembahasannya

Alhasil, mogok nasional menjadi langkah terakhir untuk mewujudkan kenaikan UMP.

"Ketika upah tidak mampu mengimbangi kenaikan biaya hidup, buruh kehilangan daya beli dan kesejahteraannya terus tergerus. Mogok nasional menjadi bentuk ekspresi terakhir untuk menunjukkan bahwa kebijakan UMP yang tidak berkeadilan," katanya saat dikonfirmasi, Minggu 7 Desember 2025.

Ia menyampaikan kenaikan UMP sangat berpengaruh pada taraf beli jutaan pekerja di seluruh Indonesia.

"Akan berdampak langsung pada kelangsungan hidup jutaan keluarga pekerja di seluruh Indonesia," katanya.

BACA JUGA:Buruh Rayakan Gelar Pahlawan Nasional untuk Marsinah: Harapan Baru Keadilan Pekerja!

Lebih lanjut, Ia berharap dengan mogok nasional dapat memberikan tekanan moral dan politik yang kuat kepada pemerintah agar mempertimbangkan kembali kebijakan penetapan UMP. 

"Aksi ini (mogok nasional), bertujuan agar pemerintah menyadari bahwa penolakan buruh bukanlah sekadar protes biasa, tetapi representasi dari kondisi kesejahteraan yang semakin kritis," jelasnya.

"Dampaknya diharapkan mampu membuka ruang dialog yang lebih serius, mempertajam analisis pemerintah, dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih adil dan proporsional," sambungnya.

Sumber: