Soal Uang Rp1,5 Miliar yang Disita di Bogor, KPK Cek Peluang Keterlibatan Bupati dan Wakil Bupati

JAKARTA, DISWAY.ID-- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami aliran dana sebesar Rp1,5 miliar, termasuk peluang keterkaitan dengan jajaran pimpinan daerah seperti Bupati maupun Wakil Bupati Bogor.

Diketahui, uang tunai sebesar Rp1,5 miliar didapat hasil dari penggeledahan di Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) dan Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

BACA JUGA:Kerusakan Alam Jadi Pesan Penting di Pameran Art for Peace and a Better Future

Adapun penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif upah pungut pajak dan retribusi daerah di Bappenda Kabupaten Bogor. 

"Nanti kita akan lihat, kita akan dalami ya, penyidik tentu akan telusuri apakah pemotongan ini rutin dilakukan, jumlahnya berapa, rutinnya berapa bulan sekali, itu semuanya nanti masuk ke dalam materi yang akan didalami," kata Juru bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa, 1 September 2026.

Ia menegaskan, saat ini penyidik KPK tengah fokus untuk mengusut konstruksi perkara serta pihak-pihak yang menikmati hasil pemotongan dana insentif ASN tersebut.

BACA JUGA:Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 Jadi Penggerak Pariwisata, ITDC Perkuat Ekosistem

"Termasuk juga uang-uang yang dipotong ini peruntukannya untuk siapa, untuk apa, bagaimana kepentingannya dan konstruksinya, ini semuanya juga masih akan didalami," tegasnya.

Sebab, lanjut Budi, pendalaman ini dilakukan usai KPK merampungkan pemeriksaan terhadap empat orang saksi.

Adapun para saksi tersebut antara lain Kepala Bappenda Kabupaten Bogor Adi Mulyadi, dua pegawai Bappenda (GS dan RS), serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Yunita Mustika Putri.

BACA JUGA:Ahli Spesialis Penyakit Dalam Ungkap Hal Apa Saja yang Menyebabkan Ginjal Rusak

"Karena memang kemarin baru dilakukan pemeriksaan perdana di tahap penyidikan ya dengan melakukan pemeriksaan kepada empat saksi dari pihak Bapenda dan juga dari pihak BKPSDM Kabupaten Bogor," jelasnya.

Sebelumnya, KPK melakukan penggeledahan di Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) dan Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Budi menuturkan, hasil dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan dokumen yang diduga berkaitan dengan kasus yang sedang diungkap oleh KPK.

Sumber: