SEOUL, DISWAY.ID - Presiden baru Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk-yeol akan bersikap keras terhadap kebijakan Korea Utara dalam pengunaan persenjataan nuklir.
Selama 5 tahun terakhir, Seoul merasa diintervensi Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. Salah satunya latihan militer gabungan AS dengan Korsel yang dianggap Pyongyang sebagai provokatif.
Sementara Korea Utara terus saja meningkatkan persenjataan nuklir, dengan melakukan 15 tes tahun ini, termasuk peluncuran rudal balistik antarbenua terbesar yang pernah ada.
BACA JUGA:Taliban Minta Perempuan Wajib Tutupi Wajah, Langgar Aturan Kerabat Siap-siap Dipenjara
“Tidak seperti mantan Presiden Moon Jae-in, yang melihat Korea Utara sebagai mitra negosiasi, pemimpin baru Yoon Suk-yeol melihat negara itu sebagai musuh,” kata Dr Cheong Seong-chang dari Pusat Studi Korea Utara di Institut Sejong.
“Mr Yoon telah berjanji untuk secara resmi mendefinisikan Pyongyang sebagai musuh utama Korea Selatan,” kata Dr Cheong.
Sikap garis keras ini tampaknya telah membuat Pyongyang kesal.
BACA JUGA:300 Ribu Kendaraan yang Lewat GT Cikampek Utama Diimbau Masuk Jakarta Setelah 8 Mei 2022
Pada hari Kamis, situs propaganda Korea Utara Uriminzokkiri mengatakan bahwa Yoon sedang mengobarkan kegilaan konfrontatif membahas serangan pencegahan.
Semenatar itu Moon telah bertemu Kim 4 kali saat menjabat. Ia berusaha menghindari pertikaran dengan memprioritaskan perdamaian.
Yoon terus menyerukan Kim untuk menyudahi nuklirnya tapi ini sulit untuk Kim tunduk atas saran yang disampaikan.
BACA JUGA:Merinding! Putin Kirim Peringatkan ‘Hari Kiamat’ ke Barat
Mr Yoon, memliki pendekatan yang keras dengan Korea Utara. Setelah Pyongyang melakukan uji coba rudal balistik pada hari Rabu, tim Yoon menyebutnya sebagai provokasi.
Dalam kampanyenya, Yoon menyebut Kim sebagai "anak laki-laki kasar" dan mengatakan kepada para pemilih awal tahun ini: "Jika Anda memberi saya kesempatan, saya akan mengajarinya sopan santun."
Bahasanya mengingatkan kembali pada era 'api dan kemarahan' tahun 2017, ketika Kim dan Trump saling menghina melalui Twitter dan media pemerintah.