JAKARTA, DISWAY.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut, banyak terjadi penggunaan angaaran belanja daerah yang tidak tepat sasaran.
Khususnya, pada belanja daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan di masing-masing wilayah.
Menurutnya, dua hal itu sangat penting sebagai investasi sumber daya manusia di era bonus demografi kelak.
"Maka dari itu pendidikan anggarannya 20 persen, kesehatan anggarannya 10 persen minimal. Itu sudah didengungkan dan disampaikan berkali-kali," kata Tito, Jumat 17 Juni 2022.
BACA JUGA:Fujian Kapal Perang Terbesar Tiongkok Diluncurkan, Bikin Amerika Makin Ciut
Tito menuturkan, alokasi dana minimal tersebut merupakan amanat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, menurut Tito, fakta lapangan berbicara lain.
"Yang saya temukan di lapangan, betul (anggaran pendidikan) dianggarkan ada yang 25 persen, kesehatan 15 persen, tapi ujung-ujungnya beli peralatan-peralatan yang ujungnya hanya untuk di-mark up, tidak terpakai," ungkapnya.
"Barangnya ada di dalam gudang, belum kompatibel atau belum cocok dipake di daerah itu tapi dibeli, tujuannya hanya untuk itu tadi, buat proyek saja dan ujung-ujungnya di-mark up, duitnya diambil," sambungnya.
Menurut Tito, temuan tersebut sejalan dengan fakta lapangan di berbagai daerah di mana banyak anak muda masih tidak memiliki akses terhadap sekolah.
BACA JUGA:Gebrakan Mendag Zulhas Bagikan Uang ke Pedagang Pasar Koja, Alasannya Bikin Takjub
Selain itu, angka stunting di beberapa wilayah juga masih mencemaskan karena kekurangan gizi pada 1.000 hari pertama masa pertumbuhan anak sejak kandungan.
"Oleh karena itu, tolong dipelototi betul mata anggaran pendidikan agar program itu, uang yang dialokasikan untuk pendidikan, betul-betul tepat sasaran untuk menyelesaikan masalah pendidikan di daerah itu, terutama akses pendidikan," tuturnya.
Untuk itu, Tito menegaskan, kepada para penjabat (Pj) kepala daerah yang telah dilantik agar serius dalam mengurus pendidikan dan kesehatan di wilayah masing-masing.