Selepas reformasi, dibentuklah Komisi Pemilihan Umum yang bersifat independen di luar pemerintah, diawasi Badan Pengawas Pemilu yang juga independen, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu juga independen sebagai pengawas kedua lembaga sebelumnya.
Kendati demikian, keadaan itu tidak serta merta menghapuskan tindak kecurangan dalam pemilu.
Mahfud bahkan menyinggung pengalamannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) 2008-2013 yang banyak menangani perkara perselisihan hasil pemilu dan menemukan berbagai modus kecurangan.
BACA JUGA:Menyentuh Hati, Cha Eun Woo Kenang Moonbin ASTRO Dengan Cara Ini
"Sekarang kecurangan bersifat horizontal, partai ini mencurangi partai itu, yang digugat KPU. Partai itu membeli suaranya partai ini, orang merasa dirugikan, gugat KPU. Banyak," tukasnya.
Oleh karena itu, Mahfud mengingatkan bahwa selain peranan TNI-Polri yang mengusung netralitas dalam mengawal pelaksanaan Pemilu 2024, MK juga harus menjadi garda yang berwibawa untuk memastikan jalannya Pemilu 2024 yang demokratis.