Selain itu, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dan Dinas Perhubungan Tangsel dinilai harus membuat kebijakan publik yang tidak merugikan masyarakat.
"Potensi-potensi kecelakaan tinggi. Kan tidak semua pengendara itu fokus. Namanya permasalahan hidup kan ada saja," tuturnya.
"Kita kan membuat membuat kebijakan itu jangan membuat kerugian publik. Masa malah merugikan publik," lanjutnya.
Diungkapkannya, seharusnya dengan adanya kebijakan tersebut menjadi solusi dan menambah kenyamanan masyarakat dalam berkendara.
"Jadi malah menambah masalah baru, jadi penutupan itu bukan malah menimbulkan Tau menciptakan kenyamanan. Malah menimbulkan masalah baru," ujarnya.
"Itu kan tidak ada solusi, jadi masyarakat main putar saja di lampu merah," tambahnya.