Sedangkan payung hukum dimaksud ialah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ),
"Secara kedudukan hukum lebih tinggi daripada Instruksi Gubernur," pungkasnya.
Sedangkan payung hukum dimaksud ialah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ),
"Secara kedudukan hukum lebih tinggi daripada Instruksi Gubernur," pungkasnya.