“Saya belajar dari provinsi lain bahwa saya yakin para kepala sekolah yakin tidak menjadi makelar. Tapi ini ada tekanan dari lain,” katanya.
Melihat hal itu, Pemprov Banten mengandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan pemahaman kepada pihak terkait khususnya para pejabat yang memiliki kepentingan tertentu.
“Kita coba lakukan beberapa sosialisasi salah satunya dengan mengundang para pejabat-pejabat dan KPK. Kita juga terus lakukan diskusi dengan tim saber pungli untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, ” katanya.