Keputusan yang diambil Karen tersebut tanpa melakukan kajian hingga analisis menyeluruh.
Firli menyebut Karen Agustiawan juga tidak melaporkan pada Dewan Komisaris PT Pertamina Persero keputusannya tersebut.
"Pelaporan untuk menjadi bahasan dilingkup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam hal ini pemerintah tidak dilakukan sama sekali. Sehingga tindakan GKK alias KA tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari pemerintah saat itu," ucap Firli
Dalam perjalanannya, seluruh kargo LNG milik Pertamina yang dibeli dari perusahaan CCL menjadi tidak terserap di pasar domestik.
Akibatnya, kargo LNG menjadi oversupply dan tidak pernah masuk ke wilayah Indonesia dan menyebabkan kerugian.