Prototipe tersebut kemudian diterapkan secara terbatas dan dievaluasi pada 2021 di sekitar 3.000 sekolah di seluruh Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil.
"Pada 2022 dan 2023, Kurikulum Merdeka ditawarkan sebagai salah satu opsi bagi sekolah yang ingin mulai melakukan transformasi agar pembelajarannya lebih berpusat pada murid," jelasnya.
Melalui proses yang panjang itu, Anindito mencatat saat ini sekitar 80 persen satuan pendidikan formal sudah menerapkan Kurikulum Merdeka.
"Jadi penetapan sebagai kurikulum nasional mulai 2024 sudah melalui proses yang panjang. Setelah 2024 pun satuan pendidikan masih diberi waktu 2-3 tahun untuk menyiapkan diri," imbuhnya.