JAKARTA, DISWAY. ID - BBM Pertalite makin langka di SPBU, pemerintah menyiapkan pengganti BBM subside dengan jenis yang ramah lingkungan tahun depan.
Pemerintah sendiri berencana menghapus Pertalite dengan mengurangi pasokan di SPBU di beberapa wilayah, Khususnya di DKI Jakarta.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, untuk mengurangi penggunaan BBM dari fosil, BBM subsidi jenis Pertalite, akan diganti dengan BBM Bioetanol untuk mengurangi polusú udara.
BACA JUGA:KKB Serang Gereja dan Rampas Barang Elektronik Milik Jemaat di Pegunungan Bintang
BACA JUGA:Tersangka Pemutilasi Istrinya Sendiri di Ciamis Diduga Dapat Bisikan Gaib, Polisi Ungkap Faktanya
“ Saat ini pemerintah sedang menghitung subsidi BBM jenis baru seperti Bioetanol,” kata Luhut Binsar Pandjaitan.
Banyak alternatif seperti tumbuh-tumbuhan di seluruh Indonesia bisa dicampurkan dengan BBM fosil untuk dijadikan BBM Bioetanol.
Tumbuh-tumbuhan yang bisa diambil sarinya dan dicampur dengan BBM fosil, kata Luhut Binsar Pandjaitan seperti jagung, tebu, atau bahkan dari rumput laut.
Meski Pertalite akan diganti dengan bioetanol dengan oktan yang lebih tinggi, pemerintah berusaha teteap menyediakan subsidi serta memperbaiki sisitem penerimaan BBM agar tepat sasaran yang menerimanya.
“ Subsidi diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu dan layak menerima subsidi BBM tersebut,” ujar Luhut Binsar Pandjaitan.
BACA JUGA:Wakil Ketua Gerindra: Konsep Oposisi Tak Dikenal dalam Konstitusi Indonesia
BACA JUGA:Senioritas Diduga Menjadi Motif Penganiayaan Taruna STIP Jakarta Hingga Tewas
Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan, pemerintah sedang menghitung agar target subsidi diterima orang yang pantas menerimanya.
Sejak tahun lalu, Pertamina sudah merencanakan bahwa Pertalite RON 90 yang masuk kategori BBM subsidi akan digantikan dengan Pertamax Green 92 yang memiliki kandungan oktan lebih tinggi.
“ Penggunaan BBM Bioetanol ini dapat mengendalikan polusi udara yang semakin lama semakin buruk bagi kesehatan masyarakat, hal inilah mendorong pemerintah untuk menggantinya secara bertahap,” katanya.