JAKARTA, DISWAY.ID - Mendagri Tito Karnavian mengungkap ada 5 penjabat Gubernur yang akan maju Pilkada serentak 2024.
Terkait hal itu, dari kelima Pj Kepala Daerah sudah mengajukan pengunduran diri ada satu yang sudah mengundurkan diri yakni dari NTB.
Tito menjelaskan perihal Lalu Gita yang mundur sebagai Pj Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) karena hendak maju di Pilkada NTB. Hal itu dilakukan agar pergerakan politiknya lebih leluasa dan tak menyalahi aturab Pj.
Pengunduran diri Lalu kemudian digantikan oleh Hassanudin yang sebelumnya menduduki posisi Pj Gubernur Sumatera Utara.
"Sudah ada lima setahu saya, di antaranya Walikota Palembang Pak Ratu Dewa yang mengundurkan diri secara resmi walaupun saya kasih deadline 17 Juli," kata Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin 24 Juni 2024.
Tito mengatakan Penjabat yang sudah mundur dipersilakan mencari tiket untuk maju Pilkada.
Sehingga posisinya bisa lebih leluasa untuk berkomunikasi dengan partai politik dan kegiatan elektoral lainnya.
"Mereka duluan karena ingin ada waktu yg lebih leluasa untuk membangun komunikasi dan parpol untuk dukungan," kata dia.
Selain itu, untuk 4 nama Pj lainnya yang mundur, Tito belum mengetahui lebih lanjut.
Tito berpesan agar para penjabat kepala daerah diharapkan mundur bila maju mencalonkan diri di Pilkada. Nama-nama itu akan terjawab nanti pada 17 Juli 2024.
"Saya lupa namanya tapi sudah ada lima. (Pj) Wali kota dan bupati, iya, tetapi nanti tanggal 17 (Juli) kita tahu pastinya berapa banyak," pungkasnya.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Gita Ariadi, mengajukan diri untuk mundur dari jabatannya supaya dapat maju berkontestasi dalam Pilkada 2024.
“Pak Lalu Gita menyampaikan keinginannya untuk running sebagai Gubernur NTB,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian di kantornya, Senin 24 Juni 2024.
Tito mengatakan pihaknya tidak hendak menghalangi hak politik siapa pun untuk dipilih dan memilih dalam kontestasi pemilihan kepala daerah supaya Pilkada 2024 dapat berlangsung adil.
“Kami sampaikan kita tak pernah halangi hak politik tiap orang untuk dipilih dan memilih. Termasuk untuk penjabat. Namun kita batasi sesuai aturan. Kita ingin ciptakan pilkada yang fair,” ujarnya.