JAKARTA, DISWAY.ID-- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya melakukan upaya penindakan saja untuk memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi,.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika menjelaskan bahwa lembaga antirasuah ini juga gencar melakukan pendekatan pencegahan dan pendidikan, dengan berkolaborasi bersama para pemangku kepentingan.
BACA JUGA:Polri Kirim 4 Anggotanya untuk Seleksi Capim KPK, Ada Kapolda Kalimantan Tengah
BACA JUGA:Kejagung Kirim 5 Jaksa Ikut Seleksi Capim KPK, Ada Fitroh dan Ketut Sumedana
"Upaya pencegahan, KPK diantaranya melakukan kajian dan pengukuran potensi risiko korupsi pada Kementerian, Lembaga, pemerintah daerah (KLPD) melalui Survei Penilaian Integritas (SPI)," kata Tessa pada Selasa, 16 Juli 2024.
Kemudian, KPK memberikan rekomendasi perbaikan secara spesifik sesuai temuan survei kepada masing-masing institusi yang diukur.
Melalui Upaya Pendidikan, Tessa menjelaskan bahwa KPK melakukan berbagai program sosialisasi dan kampanye kepada Masyarakat luas.
"Bekerja sama dengan para pemangku kepentingan di dunia Pendidikan, sekolah, kampus, diknas, maupun pemda, untuk melakukan insersi Pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang Pendidikan," kata Tessa.
BACA JUGA:525 Pendaftar Capim dan Calon Dewas KPK, Pansel Minta Masukan Masyarakat
BACA JUGA:Tidak Daftar Capim KPK, Nawawi Pomolango: Terlalu Banyak Persoalan di Lembaga Ini
Tessa menjelaskan, mulai dari pra-sekolah, sekolah dasar, menengah, atas, hingga perguruan tinggi. Kemudian mengukur hasilnya melalui survei penilaian integritas Pendidikan.
"KPK gencar melakukan kampanye 'Hajar Serangan Fajar' dan berbagai kegiatan Pendidikan politik berintegritas lainnya," jelasnya.
Selain itu, KPK juga mendorong peran serta masyarakat dalam upaya perbaikkan layanan publik, seperti dalam program Desa Antikorupsi maupun Kabupaten atau Kota Antikorupsi.
Termasuk penguatan para Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) di berbagai daerah dengan berbagai latar belakang kompetensinya.
Berbagai upaya tersebut kemudian salah satunya terpotret dari hasil survey indeks perilaku antikorupsi (IPAK), yang hari ini dirilis BPS.