BACA JUGA:Polemik Cleansing, DPRD DKI Minta Guru Honorer Diangkat Lewat KKI
Kebijakan ini dipandang lebih adil karena langsung membidik kelompok yang membutuhkan bantuan, tanpa merugikan pengguna lainnya. Di samping itu, KRL Mania menekankan bahwa kebijakan subsidi berdasarkan kemampuan ekonomi yang umum digunakan dalam program bantuan sosial tidak bisa diaplikasikan dengan mudah pada transportasi publik. Mereka mengingatkan bahwa transportasi publik memiliki peran dan fungsi yang berbeda dengan program sosial lainnya.
Selain menolak subsidi berbasis NIK, KRL Mania juga menentang wacana kenaikan tarif KRL yang baru-baru ini mencuat. Mereka berpendapat bahwa peningkatan tarif harus disertai dengan peningkatan kualitas layanan, hal yang masih dinilai belum optimal oleh pengguna KRL.
Beberapa masalah yang sering dikeluhkan oleh pengguna antara lain adalah keterlambatan jadwal, kepadatan penumpang yang belum teratasi, dan kurangnya perawatan fasilitas di stasiun maupun di dalam kereta.
"Kenaikan tarif tanpa ada peningkatan nyata hanya akan memberatkan masyarakat, terutama mereka yang mengandalkan KRL sebagai moda transportasi utama setiap harinya," tegas Gusti.
Menanggapi kontroversi ini, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana membuka diskusi publik mengenai subsidi berbasis NIK.
Risal Wasal, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, menjelaskan bahwa diskusi tersebut bertujuan untuk memastikan skema subsidi tidak memberatkan pengguna KRL Jabodetabek.