BACA JUGA:Menpora Dito Gandeng Bareskrim, Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana PON Sumut
Ia juga menegaskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seharusnya lembaga antirasuah itu menindaklanjuti kasus Kaesang itu dengan serius.
Kemudian, ia mencontohkan awal mula kasus mantan pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT).
KPK menelurusi kasus dugaan korupsi RAT berawal dari gaya mewah hidup anaknya, yang jelas bukan seorang penyelenggara negara.
"Harusnya KPK memberikan perlakuan yang sama, dengan bukan hanya melakukan klarifikasi. Tetapi, juga melakukan pendalaman potensi pemberian fasilitas ini. Apabila dibiarkan maka KPK akan membiarkan adanya pilah-pilih secara nyata bukan atas jenis kasus apa yang ditangani, tetapi siapa subjek pelaku yang ditangani," ujarnya.
BACA JUGA:Kasihan Baim Ya Allah, Tak Dinafkahi 'Abah' sampai Harus Jualan Kambing di Pinggir Jalan
BACA JUGA:7 Fakta Pembunuhan Kasir Indomaret di Gambir, Berawal Bercanda hingga Ditusuk 7 Kali
Kata Praswad, pembiaran ini kedepannya akan menjadi preseden buruk bagi nilai-nilai equality before the law (persamaan di mata hukum).
Selain itu, apabila KPK tidak menindaklanjuti dugaan gratifikasi tersebut maka di masa datang seluruh anak-anak pejabat negara akan mengikuti perilaku yang sama.
"Dengan memanfaatkan jabatan orang tua atau keluarganya untuk menikmati fasilitas dan gratifikasi dari pihak yang memiliki kepentingan dengan kekuasaan yang melekat pada anggota keluarga yang sedang menjabat," pungkasnya.