JAKARTA, DISWAY.ID – Ada ungkapan di masyarakat, ganti menteri bakal ganti kurikulum. Benarkah?
Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu'ti disebut bakal mengisi kuri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pada era Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Hal ini dikatakannya usai bertemu dengan Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024 lalu.
"Pak Prabowo menyampaikan, memberikan amanah kepada saya untuk memimpin Kementerian Dasar dan Menengah. Insyaallah saya didampingi oleh wakil menteri," kata Abdul Mu'ti.
Ditugaskan untuk memajukan pendidikan, ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan kunci untuk membangun bangsa.
Sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945 terkait pentingnya pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
BACA JUGA: Abdul Mu'ti Ditunjuk Jadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Pengamat: Semoga Jadi Angin Segar
Melihat rekam jejak Abdul Mu'ti di bidang pendidikan, di mana ia juga merupakan Guru Besar Pendidikan Agama Islam di UIN Jakarta, serta organisasi Muhammadiyah yang juga mengelola banyaknya madrasah dan perguruan tinggi keagamaan, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menilai bahwa keputusan Prabowo sangat tepat.
"P2G menilai Prof. Abdul Mu'ti punya reputasi yang baik, Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam terbesar yang punya pengalaman puluhan tahun, bahkan ratusan tahun sebelum Indonesia merdeka dalam mengelola sekolah madrasah sampai perguruan tinggi, termasuk rumah sakit," ungkap Salim kepada Disway, 16 Oktober 2024.
BACA JUGA:Muhammadiyah Amankan Satu Kursi, Abdul Mu'ti Diminta Prabowo Jadi Mendikdasmen
Menurutnya, hal ini menjadi modal dasar yang fundamental untuk nantinya bisa diterapkan dalam mengelola pendidikan dasar dan menengah.
Sementara itu, permasalahan kurikulum tentu akan turut dibahas dalam kepemimpinannya, mengingat masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
Kendati demikian, istilah "Ganti menteri ganti kurikulum" dinilainya tidak akan berlaku bagi Mu'ti mengingat sejak Indonesia merdeka, dari 38 menteri yang ada, perubahan kurikulum hanya sebanyak 11 kali.