JAKARTA, DISWAY.ID - Usai resmi memasuki masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, para Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mewanti-wanti kasus kebocoran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang saat ini sudah mencapai sekitar 40 persen.
Menurut keterangan Ekonom Senior INDEF Didin S Damanhuri, kebocoran APBN tersebut seharusnya bisa menjadi pelajaran untuk kabinet Prabowo Subianto agar dapat memanfaatkan penggunaan APBN secara efektif.
"APBN kita ruang manuvernya sudah sangat terbatas. Oleh karena itu, harus sangat kreatif, dan menghindari kebocoran," ujar Didin dalam diskusi INDEF yang bertajuk ‘Ekonomi Politik Kabinet Prabowo Gibran’, yang digelar secara daring pada Selasa 22 Oktober 2024.
BACA JUGA:Tumbuhkan Perekonomian Nasional, Menteri Maman Akan Dorong Kolaborasi UMKM dengan Perusahaan
BACA JUGA:PT Balai Pustaka Buka Kesempatan Lowongan Magang BUMN, Cek Benefit yang Diterima
Selain itu jika merujuk pada angka APBN 2024 sebesar Rp 2.802,3 Triliun, Didin mengungkapkan bahwa jumlah kebocoran APBN bahkan bisa mencapai Rp 1.100 Triliun. Hal inilah yang harus dihadapi oleh Prabowo selama lima tahun ke depan.
"Saya kira ini tantangan berat yang dihadapi oleh Presiden Prabowo," ucap Didin.
Puluhan Wajah Kabinet Prabowo Diragukan
Tidak hanya itu, Didin juga menyoroti nama-nama yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo untuk menjadi Menteri dalam kabinet Merah Putih.
Pasalnya, Didin dan para Ekonom menilai bahwa puluhan nama dalam kabinet tersebut berpotensi untuk menimbulkan masalah kewenangan, dan akan menimbulkan oligarki dalam pemerintahan.
"Berkumpulnya puluhan orang di kabinet tersebut merepresentasikan adanya interaksi kekuasaan dalam keputusan politik (political interplay), yang sebelumnya mendukung Presiden Jokowi," pungkas Didin.
BACA JUGA:Masih Buka! Lowongan Kerja Bank Indonesia Oktober 2024, Cek Syarat dan Cara Mendaftarnya
BACA JUGA:Menteri PKP Gelar Rapat Perdana, Bahas Pembagian Tugas dengan Wamen dan Soal Perumahan
Selain itu, Didin juga menambahkan bahwa masuknya nama-nama tersebut ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo, justru malah menghilangkan harapan akan adanya Menteri yang tidak berasal dari partai politik tertentu, melainkan dari kalangan ahli.
"Wajah kabinet tersebut juga telah resmi menghilangkan harapan sebelumnya," ucap Didin.