JAKARTA, DISWAY.ID -- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi mengungkapkan bagaimana pihaknya menjadi bagian integral dalam pembanggunan manusia.
Hal ini sesuai dengan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang juga dituangkan dalam 17 Program Prioritas.
Dalam poin keempat visi misi, Presiden ingin memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender dan penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan Z), serta penyandang disabilitas.
BACA JUGA:PNM dan PIP Dorong Petani Perempuan Terampil Finansial dan Kompeten di Bidang Pertanian
BACA JUGA:Viral! Komisi VIII DPR Bidang Perempuan tapi Tak Ada Keterwakilan Perempuan, Ini Respons KemenPPPA
Sementara pada program ke-10 yang diprioritaskan yakni berfokus pada penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.
“Komitmen ini menunjukkan tekad pemerintahan baru untuk memberdayakan dan melindungi perempuan serta anak di seluruh nusantara,” ujar Arifah dalam Rapat Penguatan Sinergi dan Kolaborasi dengan Dinas Pengampu Urusan PPPA secara daring, 31 Oktober 2024.
Sementara untuk rancangan quick win, pihaknya membangun inisiatif kolaborasi untuk PPPA melalui Ruang Bersama untuk perempuan dan anak.
Selain itu juga akan menghadirkan integrasi call center untuk perempuan dan anak yang telah mendapatkan dukungan penuh dari KemenkoPMK dan penguatan satu data data gender dan anak.
BACA JUGA:Seorang Perempuan Menjadi Korban Penyekapan dan Pelecehan Seksual di Cibodas
BACA JUGA:Jadi Wamen PPPA, Veronica Tan: Perempuan Harus Smart dan Mandiri
“Ruang Bersama untuk mendukung aktualisasi perempuan dan anak, mengembangkan keterampilan, menghasilkan karya, membangun kemandirian ekonomi, menjadi ruang kreativitas, dan juga ruang untuk layanan konseling serta terapi bermain untuk anak,” tambahnya.
Menurutnya, keberhasilan PPPA memerlukan kerja sama intensif dan kolaborasi dengan perangkat pemerintah daerah, khususnya Dinas PPPA.
Arifah menilai hal ini menjadi kunci untuk mencapai tujuan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang lebih efektif.
“Upaya kita untuk mengangkat derajat perempuan dan melindungi anak-anak di Indonesia tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi yang solid agar semua program dapat direalisasikan dengan baik,” ungkap Menteri Arifah Fauzi.