JAKARTA, DISWAY.ID - Resiko pengalihan subsidi BBM ke BLT dibeberkan pengamat yang menjelaskan jika hal tersbeut akan bikin ketergantungan rakyat semakin dalam.
Rencana Pemerintah untuk mengalihkan pemberian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menjadi bantuan langsung tunai (BLT) mendapat respon negatif dari kalangan Ekonom dan pengamat.
Pasalnya, kebijakan ini dinilai memiliki risiko tinggi bagi stabilitas sosial-ekonomi masyarakat Indonesia.
Menurut keterangan Ekonom sekaligus Dosen Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jakarta, Achmad Nur Hidayat, ada dua risiko utama yang harus dihadapi Pemerintah apabila recana pengalihan BBM subsidi ke BLT tersebut dijalankan, yaitu soal akurasi data penerima dan risiko ketergantungan yang semakin dalam terhadap subsidi pemerintah.
BACA JUGA:Kaka Slank: Saatnya Kita Sayangi Alam dengan Gunakan Kendaraan Listrik
Selain itu, Achmad menambahkan, penghapusan Pertalite dengan menggantinya menjadi Pertamax Green 92 akan membuat harga BBM semakin mahal bagi masyarakat luas, yang selama ini mengandalkan BBM jenis Pertalite sebagai pilihan yang lebih terjangkau.
"Kenaikan ini tentu saja akan menambah beban pengeluaran bagi rumah tangga kelas menengah ke bawah, yang bisa memicu ketidakstabilan sosial dan potensi kerusuhan," ujar Achmad saat dihubungi oleh Disway.Id pada Sabtu 2 November 2024.
Melanjutkan, Achmad juga menambahkan bahwa pemberian BLT yang terus-menerus bisa membuat masyarakat semakin bergantung pada bantuan tunai, dan ini adalah masalah struktural yang sulit diatasi dalam jangka panjang.
BACA JUGA:Ridwan Kamil Ungkap GSN Tempat Orang-orang Satu Visi dengan Presiden Prabowo
BACA JUGA:Catat! Pramono Anung Janji Kunjungi Ulang Titik Kampanye Jika Terpilih Jadi Gubernur Jakarta
Selain itu, ketergantungan ini juga mengurangi insentif masyarakat untuk mandiri secara ekonomi. Mereka yang terus mengandalkan BLT mungkin akan merasa enggan untuk mencari pekerjaan atau usaha tambahan, dan ini bisa menjadi masalah sosial yang mengakar.
"Ketergantungan yang terus-menerus pada BLT tanpa perbaikan dalam daya beli masyarakat atau peningkatan kesempatan kerja bisa menimbulkan budaya subsidi yang melemahkan daya saing ekonomi nasional," pungkas Achmad.
Achmad juga menambahkan, penghapusan Pertalite dan penggantinya dengan Pertamax Green 92 juga memiliki implikasi serius.
Selama ini, Pertalite menjadi pilihan utama bagi masyarakat menengah ke bawah karena harganya yang lebih terjangkau dibandingkan Pertamax.