BACA JUGA:Cara Ikutan Tren Spotify Wrapped 2024, Yuk Cari Tahu Musik yang Sering Diputar Sepanjang Tahun
"Kalau yang dilakukan KPU, ya, tidak (melanggar) karena dia menjalankan rekomendasinya dari Bawaslu," tandasnya.
Sementara soal suara tidak sah alih-alih kolom kosong, Lolly menyebut bahwa memang KPU telah mengeluarkan juknis yang mengatur tentang hal ini.
"Sebenarnya di aturan yang kita punya sudah jelas. Begitu pasangan itu cuma satu, maka itu harus dimaknai sebagai kolom kosong. Tetapi memang di regulasinya yang dikeluarkan oleh KPU di juknisnya menyatakan kalau calon itu dibatalkan, didiskualifikasi oleh KPU, maka surat suaranya dianggap sebagai surat suara yang tidak sah," paparnya.
Sehingga secara norma, ia menegaskan terdapat sandaran atas keputusan KPU tersebut, yakni melalui Surat Nomor 1774/2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan surat suara.
BACA JUGA:Keren, 90 Siswa SMK di Jakarta Lulus Sertifikasi Internasional Akuntansi dan Manajemen
Pada salah satu bagiannya, dinyatakan bahwa surat suara tidak sah jika petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menemukan coblosan pada satu kolom paslon yang dinyatakan batal oleh rekomendasi Bawaslu.
Sayangnya hal ini tumpang tindih dengan Pasal 54c ayat (1) huruf e UU Nomor 10 Tahun 2016 apabila hanya tersisa satu paslon saja.
Dalam hal ini, Lolly mengatakan, "Normanya memang begitu diaturnya oleh KPU, ya. KPU tidak membuka opsi yang seperti situasi di Banjarbaru sehingga ini menjadi refleksi kita," tuturnya.
BACA JUGA:Mumpung Ada 12.12 Blibli! Ini Saatnya Anda Memiliki Samsung Galaxy A05s 128GB
BACA JUGA:Penganiayaan Berujung Kematian, Tukang Telur Gulung Dikeroyok Usai Mencuri Motor di Tebet
Namun begitu, pihaknya terbuka apabila pihak-pihak yang merasa dirugikan menuntut keadilan.
"Sehingga dalam konteks ini ketika ada orang merasa keadilannya tidak terpenuhi, maka dia dipersilahkan menempuh upaya hukum lainnya. Bawaslu sendiri dalam konteks ini melakukan kerja-kerja berasakan normal. Ada laporan kita proses," tuturnya.