"Keempat, harus berbasis risk management, Bapak/Ibu harus berpikiran ke depan, risiko konflik, risiko tumpang tindih ada atau tidak," urainya.
"Kelima, transparan, bisa dikontrol oleh masyarakat. Kita harus menjadi birokrasi yang modern," tambah Menteri Nusron kepada jajarannya di Kanwil BPN Provinsi Bali.
BACA JUGA:Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pakaian Kerja Pegawai, Berikut Isinya
BACA JUGA:BPOM Ungkap Obat-obatan Ratusan Miliar yang Disalahgunakan di Semarang dan Bandung, Ini Rinciannya
Hadir dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal Tata Ruang, Dwi Hariyawan; Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis.
Plt. Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali, I Made Sumadra beserta seluruh Pejabat Administrator di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Bali.