Bangun Budaya Risiko, PHE Buktikan Kompetensi Dalam Bisnis Hulu Migas

Rabu 25-12-2024,15:03 WIB
Reporter : Fandi Permana
Editor : Fandi Permana

JAKARTA, DISWAY.ID -- Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) merupakan salah satu sektor usaha yang penuh risiko dan berbiaya tinggi.

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Subholding Upstream Pertamina yang bergerak di sektor hulu migas terus berkomitmen menerapkan budaya manajemen risiko dalam kegiatan operasi dan pengelolaan bisnis yang berkelanjutan.

BACA JUGA:Saat Pak Dahlan Terpukau dengan Capaian Pertamina Hulu Rokan, Hasilkan 160 Ribu Lebih Barel Minyak per Hari!

BACA JUGA:Sukseskan Swasembada Energi, PHE Berhasil Temukan Cadangan Minyak Baru di Sumatra Selatan

Direktur Manajemen Risiko PHE Mery Luciawaty menuturkan, budaya sadar risiko atau risk culture berperan penting dalam membantu pencapaian visi, misi dan tujuan strategis Perusahaan. Dalam rencana jangka panjang Perusahaan, ungkap Mery, PHE menjalankan dual growth strategy untuk mempertahankan bisnis yang sudah berjalan dan pengembangan bisnis baru. 

"Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri hulu migas, pengambilan semua keputusan dan kegiatan operasi di PHE memiliki tingkat risiko yang tinggi. Terlebih lagi dengan strategi bisnis Perusahaan untuk melakukan eksplorasi ke wilayah Indonesia bagian timur yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi dan infrastrukturnya belum terbentuk," kata Mery saat membuka kegiatan Risk Management Day 2024 di PHE Tower, Jakarta, Kamis 19 Desember 2024. 

Kedepan, menurut Mery, PHE akan melakukan pengelolaan risiko yang terkait dengan investasi secara hati-hati. "Pengelolaan risiko investasi akan dilakukan secara terintegrasi. Selain risiko finansial, ada juga juga risiko operasional dan hukum sehingga kita perlu mendapatkan berbagai insight terkait dengan risiko di bisnis hulu migas," ujarnya.

BACA JUGA:Saat Pak Dahlan Terpukau dengan Capaian Pertamina Hulu Rokan, Hasilkan 160 Ribu Lebih Barel Minyak per Hari!

Sementara itu, Komisaris PHE Nanang Untung berharap melalui kegiatan Risk Management Day 2024, para Perwira PHE bisa memiliki kesadaran tinggi terhadap berbagai macam risiko yang dihadapi di industri hulu migas. "Penting bagi kita membuat risk management untuk memastikan bahwa kita kompeten untuk mengelola bisnis (hulu migas) yang sangat berisiko ini," ujar Nanang.  

Kegiatan Risk Management Day 2024 mengangkat tema 'Meningkatkan Peran Manajemen Risiko untuk Keberlanjutan Pertumbuhan Investasi Perusahaan'. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah pembicara yang merupakan para praktisi dalam bidang risiko manajemen, diantaranya Antonius Agusta Konsultan Risk Management dan Partner Deloitte Konsultan Indonesia, Direktur Antikorupsi Badan Usaha Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Aminudin, RM Wiratmoko Prasihanto JF Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Muda Kementerian BUMN, dan Dr Ida Juda Widjojo yang merupakan akademisi Universitas Prasetya Mulya. 


Pertamina Hulu Energi berkomitmen menerapkan budaya manajemen risiko dalam kegiatan operasi dan pengelolaan bisnis yang berkelanjutan-Dok. Pertamina Hulu Energi-

Dalam sesi diskusi panel, Konsultan Risk Managament dari Deloitte Konsultan Indonesia Antonius Agusta memaparkan sejumlah tren manajemen risiko di industri migas tahun 2025. Diantaranya risiko terkait supply and demand energi, disrupsi teknologi di sektor migas, isu Environmental, Social, and Governance (ESG), dan risiko regulasi di negara lain tempat melakukan eksplorasi.

"Industri migas merupakan industry yang sangat kompleks dan menghadapi berbagai jenis risiko yang bisa mempengaruhi operasional, keuangan dan keberlanjutan perusahaan," kata Antonius. 

BACA JUGA:Dukung Perjalanan Nataru, Serambi MyPertamina hadir di Rest Area Tol, Pelabuhan hingga Bandara

Sementara itu Direktur Antikorupsi Badan Usaha KPK Aminudin menyoroti ukuran parameter dalam pengambilan kebijakan agar tidak dinilai menyalahi aturan UU Tipikor. "Parameternya gampang, ketika kita mengambil kebijakan pure tidak ada niat jahat dan conflict of interest. Sayangnya mandatory terkait definisi conflict of interest yang harus diimplementasikan di BUMN hingga saat ini belum ada. Justru yang sudah ada di ASN," ujarnya. 

Kategori :