JAKARTA, DISWAY.ID - Keputusan untuk menggunakan dana desa untuk melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menuai kritikan serta kekhawatiran masyarakat.
Pasalnya, alokasi anggaran sebesar 20 persen dari Dana Desa untuk program ini memunculkan sejumlah pertanyaan penting mengenai prioritas pembangunan, efektivitas implementasi, dan dampaknya terhadap keberlanjutan desa.
Menurut Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, salah satu kritik utama terhadap program MBG adalah pengalihan prioritas Dana Desa dari pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.
BACA JUGA:Promo Superindo Hari Ini Terbaru 12 Januari 2025, Sabun Cuci Piring Mulai Rp11 Ribuan
BACA JUGA:Pengunggah Video Patwal Mobil RI 36 Minta Maaf: Karena Saya Citra Polri Tidak Baik
"Selama ini, Dana Desa digunakan untuk membangun fasilitas dasar seperti jalan, irigasi, pasar desa, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Infrastruktur-infrastruktur ini memainkan peran penting dalam mendorong produktivitas masyarakat desa, membuka akses pasar bagi produk lokal, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan," jelas Achmad ketika dihubungi oleh Disway.id pada Sabtu 11 Januari 2025.
Menurut Achmad, dengan dialokasikannya sebagian besar anggaran untuk program MBG, maka juga ada risiko bahwa proyek-proyek pembangunan vital tersebut nantinya akan terabaikan.
Selain itu dalam jangka panjang, kurangnya infrastruktur yang memadai dapat menghambat pertumbuhan ekonomi desa, yang justru akan memperburuk masalah kemiskinan dan ketahanan pangan yang ingin diatasi oleh program MBG.
BACA JUGA:Prakiraan Cuaca Jabodetabek Akhir Pekan 12 Januari 2025, Hati-Hati Jakarta Hujan Deras!
"Akibatnya, tujuan mulia dari program ini mungkin tidak tercapai, sementara Dana Desa yang terbatas telah habis terpakai," pungkasnya.
Dampak negatif lainnya adalah berkurangnya dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi lokal.
Dana Desa selama ini digunakan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk pelaku usaha di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
Dengan memprioritaskan program MBG, dana untuk inisiatif-inisiatif produktif ini kemungkinan akan berkurang.