JAKARTA, DISWAY.ID-- Rencana Pemerintah untuk menggunakan dana desa untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kritikan dan kekhawatiran dari kalangan Ekonom serta Pengamat.
Menurut Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, penggunaan Dana Desa untuk memberikan makanan gratis juga menimbulkan risiko ketergantungan masyarakat terhadap bantuan.
BACA JUGA:Jepang Pengalaman 80 Tahun Gelar Program Makan Bergizi Gratis, Kini Siap Dukung Indonesia
BACA JUGA:Cerita Karyawan di Balik Dapur Makan Bergizi Gratis, Dapat Gaji Rp3 Jutaan dan Dikontrak 5 Tahun
Ketergantungan ini berpotensi melemahkan semangat dan inisiatif masyarakat untuk bekerja keras meningkatkan taraf hidup mereka secara mandiri.
"Sebagai contoh, alih-alih mendorong petani lokal untuk meningkatkan produksi pangan mereka, program ini justru dapat menciptakan situasi di mana masyarakat lebih mengandalkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka," ujar Achmad ketika dihubungi oleh Disway pada Sabtu 11 Januari 2025.
Menghadapi kritik-kritik ini, Achmad menilai Pemerintah perlu dipertimbangkan alternatif solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan gizi masyarakat desa.
BACA JUGA:Porsi Makan Bergizi Gratis untuk Bumil dan Balita Ternyata Berbeda Sesuai Angka Kecukupan Gizi
BACA JUGA:Apa Itu Angin Santa Ana? Penyebab Kebakaran di Los Angeles Bikin Hollywood Jadi 'Neraka'
Salah satunya adalah melalui program subsidi bergizi berbasis produksi lokal.
"Alih-alih memberikan makanan gratis, pemerintah desa dapat menyediakan subsidi bagi petani atau produsen lokal untuk meningkatkan hasil pangan mereka. Produk pangan yang dihasilkan kemudian dijual kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau," jelas Achmad.
"Model ini tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan makanan bergizi, tetapi juga memberdayakan petani dan produsen lokal, sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas," lanjutnya.
BACA JUGA:Wamen PPPA Tinjau Program Makan Bergizi Gratis Bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita
Selain itu, Pemerintah desa dapat memberikan bantuan modal kepada kelompok masyarakat atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengembangkan usaha yang memproduksi makanan bergizi, seperti peternakan ayam, pengolahan ikan, atau pengolahan hasil pertanian.