"Yang dibutuhkan untuk anggaran tukin ini cuma Rp8 triliun, seharusnya pemerintah berikan perhatian yang serius soal ini karena dosen telah berkontribusi untuk berbagai bidang di negeri ini," tuturnya.
Terlebih, di samping tambahan anggaran Rp2,5 tersebut, Kemendiktisaintek untuk tahun ini saja mendapatkan anggaran sebesar Rp57 triliun.
"Seharusnya mereka prioritaskan tukin dosen dulu dibanding program-program lainnya," tandasnya.
Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) memastikan bahwa rancangan peraturan presiden terkait pencairan tukin sudah siap untuk disahkan.
BACA JUGA:Polisi Ungkap Kondisi Larasati Nugroho Usai Alami Kecelakaan Mobil
BACA JUGA:10 Game Penghasil Saldo DANA 2025 Terbaru, Gak Sampai 5 Menit Cair!
"Setelah mendapatkan persetujuan tambahan anggaran, proses yang saat ini berlangsung adalah bahwa RPerpres tersebut telah selesai diharmonisasi dan akan diajukan KemenpanRB ke Presiden untuk ditandatangani," bunyi surat edaran Kemendiktisaintek kepada pimpinan perguruan tinggi negeri, 28 Januari 2025.
![](data:image/svg+xml;charset=utf-8,<svg height="360px" width="336px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"/>)
Bersama dengan itu pula pihaknya tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Diktisaintek mengenai ketentuan teknis pelaksanaan pemberian tukin dosen ASN.
"Mengingat proses pembahasan tukin dosen ASN sedang dilakukan, apabila terdapat aspirasi dari para dosen ASN, maka pemimpin PTN mohon dapat memastikan bahwa aspirasi tersebut disampaikan melalui jalur komunikasi dan birokrasi sesuai peraturan perundang-undangan," lanjutnya.
BACA JUGA:Polisi Ungkap Kondisi Larasati Nugroho Usai Alami Kecelakaan Mobil
BACA JUGA:Prabowo Minta Kasus Penembakan 5 WNI di Malaysia Diinvestigasi
Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Togar M Simatupang menegaskan bahwa pihaknya tidak membatasi para dosen menyampaikan aspirasi mereka.
"Tidak ada batasan penyampaian aspirasi dari para dosen ASN, tetapi memanfaatkan kanal komunikasi yang tersedia yang berada dalam koridor ketentuan yang ada," kata Togar kepada Disway, 29 Januari 2025.
Demikian itu, Togar menilai aksi demonstrasi bukanlah pilihan yang bijak.
"Pimpinan sudah dilibatkan, informasi sudah disampaikan, dan kanal komunikasi sudah ada. Silakan dilihat historis yang sudah disampaikan, dan saat ini terus diperuangkan," tutupnya.