JAKARTA, DISWAY.ID - Masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) terancam tidak akan mendapat bantuan PKH dan BPNT tahap 2.
Hal ini disebabkan data NIK KTP yang dimiliki ditolak Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pada Februari lalu, pemerintah menyalurkan dana bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk tahap 1.
BACA JUGA:Saldo Dana Bansos BLT BBM Cair Rp600.000 ke Rekening, Cek Status Penerima Pakai NIK KTP Kamu
BACA JUGA:Mau Lebaran, Bansos Beras 10 Kg 2025 Kapan Ngalir? Diperpanjang Hingga Juni 2025
Pencairan PKH dan BPNT tahap 1 2025 diterima masyarkat yang data NIK KTP masih tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Namun pada pencairan tahap 2, diprediksi sebagian masyarakat penerima tidak akan mendapatkan bantuan saldo dana bansos lagi.
Sebab, pemerintah telah memindahkan data penerima bansos dari DTKS ke DTSEN.
Sedikit informasi, DTSEN merupakan sumber data baru bagi pemerintah untuk memastikan program bantuan dilakukan tepat sasaran dan transparan.
DTSEN sendiri telah terintegrasi dengan data dari Kementerian/Lembaga, melalui sistem ini program bansos akan lebih mudah untuk dialokasikan.
BACA JUGA:AKHIRNYA! Saldo Dana Bansos BPNT 2025 Cair Rp600.000 ke Rekening, Cek Status Penerima Pakai NIK KTP
6 Kriteria Masyarakat yang Datanya Ditolak DTSEN
Berikut kriteria masyarakat yang datanya ditolak DTSEN, pastikan kamu tidak termasuk dalam ketegori berikut:
1. KPM yang anggota keluarganya dalam satu Kartu Keluarga (KK) memiliki mobil
2. KPM yang punya kendaraan bermotor lebih dari satu atau harga kendaraannya lebih dari Rp30 juta
3. KPM yang punya usaha dengan omset per bulan lebih tinggi dari UMP atau UMK daerah tersebut