Dalam proyek ini ditemui mark up mencapai Rp4.2 miliar, namun pembangunan dengan material tak sesuai spesifikasi dan terjadi pembengkakan harga.
Kemudian pada 2022, pembangunan asrama mahasiswa yang dibayar lunas meski progres fisik cuma 70 persen dan pihak kontraktor kabur tanpa adanya sanksi.
Iskandar menyempaikan jika modus ini berulang karena kontrak sengaja dibuat tanpa klausul penalti.
Temuan lain adalah dana penelitian Rp12 miliar per tahun tanpa adanya laporan pertanggung jawaban.
BACA JUGA:Link dan Cara Pra Pendaftaran SPMB Jakarta 2025 Jenjang SMP, SMA dan SMK
Pada tahun 2015 teerdapat Rp3,5 miliar dipakai untuk pelatihan dosen tanpa laporan.
Pada tahun 2023, malah 60 persen dana penelitian atau Rp12 miliar pertahun tahun hilang tanpa jejak.
"LPPM atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat seperti hanya jadi 'ATM' pejabat. Peneliti sungguhan malah jadi kesulitan dana,” jelas Iskandar.
Atas temuan kasus ini IAW merekomendasi empat langkah radikal:
- Audit forensik oleh KPK untuk proyek di atas Rp10 miliar.
- Digitalisasi aset berbasis blockchain untuk transparansi.
- Sanksi pidana untuk pelaku pungli dan mark-up.
- Dipublikasi LHP 10 tahun terakhir sebagai bentuk akuntabilitas.
Meskipun demikian, higga saat ini rektorat USU masih menolak membuka data.
BACA JUGA:Prabowo Bangga Cadangan Beras RI Tertinggi Sepanjang Sejarah
"Sepertinya mereka takut jika terungkap jaringan mafia keuangan di kampus,” paparnya.
Sepuluh tahun temuan serupa membuktikan korupsi di USU bukan hanya sekadar pelanggaran, melainkan sudah menjadi sistemik.
Jika rekomendasi terus diabaikan, kampus tertua di Sumatera ini akan menjadi laboratorium korupsi abadi.