Vietnam Blokir Telegram Mulai Juni, Pemerintah: 70 Persen Chanel Isinya Informasi yang Beracun dan Buruk

Minggu 25-05-2025,09:54 WIB
Reporter : Reza Permana
Editor : Reza Permana
Vietnam Blokir Telegram Mulai Juni, Pemerintah: 70 Persen Chanel Isinya Informasi yang Beracun dan Buruk

JAKARTA, DISWAY.ID – Pemerintah Vietnam blokir Telegram mulai Juni mendatang karena dianggap meresahkan.

Aplikasi percakapan ini diblokir karena pihak pemerintahan Vietnam menganggap Telegram tidak bekerja sama dalam memerangi dugaan kejahatan yang dilakukan oleh pengguna platform tersebut.

Sebuah laporan di portal berita pemerintah pada hari Jumat lalu mengatakan departemen telekomunikasi Vietnam di Kementerian Sains dan Teknologi mengirim surat kepada penyedia layanan internet yang memperingatkan bahwa adanya tanda-tanda pelanggaran hukum di Telegram.

Kementerian tersebut mengatakan penyedia layanan internet harus menyebarkan solusi dan tindakan untuk mencegah aktivitas Telegram di Vietnam.

BACA JUGA:Pramono Anung Resmikan Blok M Hub, Sebagai Kawasan Pusat Kuliner ASEAN

BACA JUGA:Cristiano Ronaldo Bakal Tinggalkan Al Nassr Demi FIFA Club World Cup, Gianni Infantino: Skema Transfer yang Unik

Surat tertanggal 21 Mei tersebut memerintahkan penyedia layanan untuk mengambil tindakan terhadap Telegram dan melaporkan kembali ke kementerian tersebut paling lambat tanggal 2 Juni.

“Hampir 70 persen dari 9.600 saluran di Telegram di Vietnam berisi informasi yang beracun dan buruk,” ungkap pihak pemerintah.

Kelompok dan asosiasi di Telegram, yang melibatkan puluhan ribu orang, telah menyebarkan "dokumen antinegara" dan terlibat dalam "aktivitas reaksioner", pemerintah menambahkan. 

BACA JUGA:Skema Tabel Pinjaman KUR BCA 2025 Rp200 Juta Buat Modal Usaha Tanpa Jaminan, Cek Syarat dan Cara Pengajuannya

BACA JUGA:Marcus Rashford ke Barcelona Bakal Sebagai Transfer Kejutan, Manchester United Oke-oke Saja

Pemerintah juga mengklaim bahwa beberapa kelompok di Telegram juga menggunakan aplikasi tersebut untuk menjual data pengguna, dan terlibat dalam perdagangan narkoba atau memiliki hubungan dengan teroris.

Pemerintahan garis keras Vietnam umumnya bergerak cepat untuk memberantas perbedaan pendapat dan menangkap para pengkritik, terutama mereka yang menemukan audiens di media sosial.

Aturan baru mulai berlaku di Vietnam tahun lalu yang mengharuskan platform seperti Facebook dan TikTok untuk memverifikasi identitas pengguna dan menyerahkan data kepada pihak berwenang.

BACA JUGA:YAY! Nomor WA Kamu Ditransfer Saldo DANA Gratis Rp465.000 dari Aplikasi Money Turn Pagi Ini, Tukar Poinnya Yuk

Kategori :